MURUNG RAYA –LENTERAKKALIMANTAN.NET Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Imanudin, S.Pd.I., menyerukan perombakan total pola kerja birokrasi di Bumi Tana Malai Tolung Lingu. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan seremonial, melainkan menuntut integrasi kolaborasi lintas sektor yang ditopang oleh sistem birokrasi modern dan adaptif.
Imanudin menyoroti bahwa di era disrupsi saat ini, tata kelola pemerintahan yang kaku harus segera bertransformasi. Menurutnya, pembangunan yang terukur dan berdampak langsung pada hajat hidup warga hanya bisa dicapai melalui mesin birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
“Kolaborasi adalah arsitektur jejaringnya, sedangkan birokrasi modern adalah mesin penggeraknya. Tanpa sistem tata kelola digital, sinergi antar-pihak hanya akan menguap menjadi narasi tanpa hasil di lapangan,” ujar Imanudin, Minggu (26/4/2026).
Dalam peta jalan yang ia tawarkan, Imanudin memperkenalkan konsep Simpul Kuartet Akselerasi Daerah untuk merombak ekosistem pembangunan. Ia membagi peran ke dalam empat sektor strategis: ◾Pemerintah: Sebagai perancang ekosistem layanan digital terintegrasi. ◾Pelaku Industri dan UMKM: Sebagai motor inovasi dan investasi produktif. ◾Akademisi dan Pusat Riset: Sebagai penyedia basis bukti (evidence-based) dan validasi kebijakan. ◾Warga dan Komunitas: Sebagai pengguna layanan sekaligus auditor sosial.
Pilar utama dari transformasi ini meliputi implementasi e-governance yang interoperabel, integrasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbasis cloud, serta penguatan kompetensi ASN melalui digital leadership dan service design yang berpusat pada kebutuhan warga.
Bagi Imanudin, digitalisasi bukan sekadar pengadaan aplikasi semata, melainkan metamorfosis etos kerja. Ia menuntut ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk beralih dari mentalitas “dilayani” menjadi proaktif melayani.
“ASN adalah kreator nilai publik, bukan sekadar pelaksana prosedur. Saat pola pikir pelayanan bertemu teknologi, indeks kepercayaan publik akan melonjak, kemudahan berusaha meningkat, dan pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif,” tegasnya.
Untuk menjamin akuntabilitas, ia mengusulkan agar setiap proyek strategis dilengkapi dengan public dashboard. Instrumen ini berfungsi menampilkan Key Performance Indicators (KPI) secara real-time yang dapat diakses publik, sehingga setiap rupiah anggaran dapat diawasi transparasinya.
DPRD Murung Raya, ditegaskan Imanudin, berkomitmen mengawal peta jalan transformasi digital ini agar selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.
“Memacu pembangunan berarti menyatukan kecerdasan buatan dengan kecerdasan nurani. Murung Raya yang berdaya saing lahir dari orkestrasi kolektif yang dipandu sistem cerdas, etis, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Lkg)
