MURUNG RAYA – LENTERAKALIMANTAN.NET
Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, untuk menggaungkan urgensi penguatan pendidikan vokasi. Ia mendesak adanya sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan sektor ekonomi produktif guna menekan angka pengangguran terdidik di wilayah tersebut.
Baca Juga:
“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Penghormatan kami untuk guru kejuruan, instruktur BLK, dosen vokasi, pelaku industri, dan dunia usaha yang membuka ruang belajar bagi anak muda Murung Raya,” ujar Bebie, Sabtu (2/5/2026).
Bebie, yang membidangi sektor perekonomian dan ketenagakerjaan, menegaskan bahwa pola pendidikan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan zaman. Menurutnya, sekolah dan kampus harus mampu ‘terkoneksi’ langsung dengan pasar kerja.
Ia menyoroti sektor-sektor unggulan daerah yang memerlukan pasokan tenaga kerja terampil, mulai dari pertambangan berkelanjutan, kehutanan, hilirisasi pertanian, energi terbarukan, logistik, hingga UMKM berbasis digital.
Baca Juga:
“Kurikulum SMK, politeknik, dan pelatihan kerja wajib menjawab kebutuhan sektor unggulan tersebut. Ijazah tanpa keahlian akan kalah di lapangan. Ketika sekolah, BLK, dan industri satu meja, pengangguran terdidik akan turun dan produktivitas daerah pasti naik,” tegasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai legislator, Bebie berkomitmen mengawal kebijakan fiskal yang memihak pada penguatan ekosistem vokasi. DPRD Murung Raya berencana mendorong pemberian insentif bagi perusahaan yang aktif membuka ruang magang serta memprioritaskan penyerapan lulusan lokal.
Tidak hanya soal rekrutmen, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). “Dana tersebut harus diarahkan ke beasiswa keahlian, teaching factory, serta sertifikasi kompetensi berstandar BNSP,” jelasnya.
Baca Juga:
Bebie juga menaruh perhatian khusus pada perlindungan bagi tenaga kerja muda. Ia menegaskan bahwa lulusan SMK dan D3 berhak mendapatkan kepastian upah layak, jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta BPJS Ketenagakerjaan sejak hari pertama bekerja.
“Kami akan mengawasi agar program pemagangan tidak disalahgunakan sebagai kedok untuk menekan biaya tenaga kerja,” imbuh Bebie.
Sebagai wujud konkret dari peringatan Hardiknas 2026, Komisi II DPRD Murung Raya saat ini tengah menggagas rangkaian kegiatan strategis. Di antaranya adalah ajang job matching bagi lulusan SMK, pameran produk teaching factory, serta inisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pelatihan operator alat berat bersama perusahaan mitra.
Baca Juga:
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan forum vokasi daerah yang lebih solid, yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta asosiasi pengusaha setempat.(Lkg)
Related Posts:
Baca Juga:
