TABALONG – LENTERAKALIMANTAN.NET
Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggandeng Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengoptimalkan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) setempat. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Assessment Center Polri Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula BPKAD Kabupaten Tabalong, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan strategis ini menyasar para pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Tabalong. Tim Asesor Biro SDM Polda Kalsel yang dipimpin Kompol Saparyanto, S.H., M.H., hadir langsung memaparkan metode penilaian kompetensi berbasis objektif dan profesional yang kini menjadi standar di lingkungan kepolisian.
Baca Juga:
Sosialisasi ini bukan sekadar rutinitas administratif. Asesor Polri menekankan bahwa Assessment Center adalah instrumen krusial untuk memetakan potensi dan kompetensi individu secara transparan.
“Tujuannya memberikan pemahaman mendalam terkait mekanisme Assessment Center Polri. Kami mendorong Pemkab Tabalong memanfaatkan metode ini untuk menguji kompetensi pejabat eselon II, III, dan IV, sehingga penempatan jabatan ke depan benar-benar berbasis pada merit system,” ungkap tim asesor di sela-sela pemaparan.
Kehadiran tim dari Polda Kalsel, yang didampingi Kabag SDM Polres Tabalong Kompol Slamet Hari Wahyudi dan Kasubagwatpers Sardi Abdul Karim, mendapat respons positif dari jajaran Pemkab Tabalong. Asisten III Bupati Tabalong bersama para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turut hadir untuk mendalami bagaimana standar kompetensi Polri dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
Baca Juga:
Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J., melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam pengembangan SDM pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas institusi.
Menurut Heri, peningkatan kualitas ASN melalui standar asesmen yang teruji secara nasional akan berdampak langsung pada efektivitas birokrasi. “Melalui sosialisasi ini, kami berharap terjalin kerja sama yang solid antara Polri dan pemerintah daerah. Dengan asesmen yang tepat, diharapkan ASN kita memiliki kompetensi yang unggul, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal dan profesional bagi masyarakat,” kata Heri.
Melalui sinergi ini, Pemkab Tabalong diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengintegrasikan standar uji kompetensi Polri dalam proses pengembangan karier dan penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Harapannya, transformasi ini akan menciptakan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalisme yang terukur.
Baca Juga:
