BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin memaparkan berbagai capaian pembangunan dan potensi strategis daerah saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Banjarmasin, Kamis (7/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalsel menegaskan kesiapan daerah menjadi gerbang logistik utama di Pulau Kalimantan.
Baca Juga:
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Bumi Pangeran Antasari kepada rombongan Komisi XI DPR RI. Kunjungan kerja ini sangat berarti bagi Kalsel yang saat ini sedang menjalani visi besar menuju gerbang logistik Kalimantan,” ujar Muhidin.
Dalam paparannya, Muhidin menyampaikan Kalsel baru saja meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri pada 5 Mei 2026 sebagai terbaik regional Kalimantan untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Sebelumnya, pada 27 April 2026, Kalsel juga masuk lima besar nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang berhasil menembus posisi tersebut.
Menurut Muhidin, capaian itu merupakan hasil sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, kader posyandu hingga masyarakat di pelosok daerah.
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang terus berjuang agar anak-anak tumbuh sehat dan keluarga-keluarga lepas dari jerat kemiskinan,” katanya.
Muhidin juga menegaskan posisi strategis Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan didukung jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara serta letak geografis yang berada di tengah Pulau Kalimantan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 4,3 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten dan dua kota, Kalsel dinilai memiliki modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut angka kemiskinan dan pengangguran daerah berada di bawah rata-rata nasional, sementara sektor pangan dan komoditas unggulan terus berkembang.
“Produksi beras surplus. Sektor CPO, peternakan dan kelautan juga masih terbuka lebar untuk dioptimalkan,” ucapnya.
Meski demikian, Muhidin mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan akibat menurunnya transfer pusat. Sebagai daerah penghasil batubara dan CPO, Kalsel masih sangat bergantung pada skema dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemprov Kalsel berharap Komisi XI DPR RI dapat turut memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami menaruh harapan besar kepada Komisi XI DPR RI, tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang berkeadilan bagi daerah-daerah yang menjadi tulang punggung sumber daya alam Indonesia,” pungkasnya(mckalsel/lnk).
