BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program HAM di Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga:
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, yang membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa forum diskusi tersebut menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan gagasan dalam mendukung pelaksanaan HAM di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, HAM merupakan isu fundamental yang menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban utama dalam menjamin penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak setiap warga negara.
“Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, tanggung jawab pelaksanaan HAM tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Galuh saat membacakan sambutan gubernur.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan perspektif HAM. Karena itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pemprov Kalsel juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan HAM dalam berbagai aspek pembangunan guna mewujudkan pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, Galuh menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan setiap program pembangunan dijalankan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi, partisipasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan HAM tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang ramah HAM dan mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Melalui FGD tersebut, Pemprov Kalsel berharap dapat menghimpun berbagai masukan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil diskusi diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, seluruh peserta juga diajak memanfaatkan forum secara optimal dengan menyampaikan pengalaman, pandangan, serta rekomendasi konstruktif guna memperkuat pelaksanaan HAM di daerah.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM di Kalimantan Selatan,” tutupnya(mckalsel/lnk).
