Lonjakan inflasi di Kalimantan Selatan yang menembus angka 5,97 persen (YoY)—jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 4,76 persen—memicu reaksi keras dari pusat. Kondisi ini menempatkan Kalsel di urutan ketiga tertinggi secara nasional, sebuah sinyal merah yang memaksa Gubernur H. Muhidin bergerak cepat melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pertemuan krusial yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/03/2026) ini, menjadi panggung bagi Gubernur untuk menekankan urgensi stabilisasi pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan (HBK).
“Kita sempat dihubungi Pak Tito (Mendagri), ini bagaimana Kalsel? Cepat rapatkan!” ujar Muhidin, mengungkap desakan dari Jakarta yang melatarbelakangi rapat darurat tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dalam rapat tersebut, pemicu utama pembengkakan inflasi di Bumi Lambung Mangkurat bersumber dari sektor energi dan pangan. Kenaikan tarif listrik, harga emas perhiasan, beras, daging, hingga telur ayam ras menjadi motor penggerak inflasi bulan Februari yang tercatat sebesar 0,86 persen (mtm).
Tiga wilayah mendapat sorotan tajam karena mencatatkan angka inflasi paling tinggi, yakni: ✅Kabupaten Hulu Sungai Tengah ✅Kabupaten Tanah Laut ✅Kabupaten Kotabaru
Gubernur meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terus menyuplai data berkala agar tindakan preventif dapat dilakukan lebih dini. “Jadi kami minta penekanannya,” tegas Muhidin usai rapat.
Perwakilan BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif, memaparkan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Selain tekanan situasi global yang memicu harga komoditas impor dan energi, faktor cuaca juga menjadi ganjalan serius.
“Hal yang perlu diwaspadai adalah efek musim hujan dan banjir yang merusak tanaman padi serta hortikultura. Ditambah lagi, pencairan THR yang lebih dini diprediksi akan memicu kenaikan permintaan dan harga di pasar,” jelas Mukhanif.
Menanggapi risiko tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel sekaligus Wakil Ketua TPID, Fadjar Majardi, menekankan perlunya kewaspadaan terhadap fluktuasi harga emas dan barang pokok lainnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalsel menetapkan empat pilar utama strategi jangka pendek: ◾Pasar Murah: Gubernur menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk memperbanyak operasi pasar guna membantu daya beli masyarakat. ◾Stabilitas Pasokan: Memastikan stok pangan aman hingga tingkat distributor. ◾Distribusi Lancar: Menjamin jalur logistik bahan pokok tidak terhambat cuaca atau kendala teknis. ◾Kerjasama Antardaerah (KAD): Memperkuat koordinasi dengan daerah produsen untuk menutupi defisit komoditas tertentu.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, serta jajaran kepala SKPD dan BUMD terkait. Fokus utama kini tertuju pada efektivitas eksekusi di lapangan agar Kalsel dapat segera keluar dari zona merah inflasi nasional.(Adpim/lnk)
