Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kalimantan Selatan mengambil langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Himbara tanpa agunan tambahan, kepolisian berupaya memangkas hambatan permodalan yang selama ini mencekik para petani jagung di Bumi Lambung Mangkurat.
Langkah strategis ini dipaparkan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Mathilda Polresta Banjarmasin, Kamis (7/5/2026). Program ini menonjolkan skema pembiayaan dengan bunga rendah dan fleksibilitas jaminan, yang dirancang khusus untuk mengakselerasi produktivitas sektor pertanian.
Karo SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Maulana Hamdan, S.I.K., menegaskan bahwa keterlibatan Polri bukan sekadar pengamanan, melainkan pendampingan ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, akses modal yang mudah adalah kunci agar petani tidak terjebak dalam skema pinjaman yang merugikan.
“Kami ingin petani jagung di Kalsel lebih sejahtera. Melalui KUR ini, mereka bisa mengembangkan lahan, membeli bibit unggul, serta alat pertanian tanpa dibebani jaminan tambahan,” ujar Kombes Pol Maulana Hamdan dalam sambutannya.
Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis, mulai dari perbankan hingga akar rumput. Di antaranya hadir Assistant Vice President dan Senior Manager Area Kalsel dari bank-bank Himbara, Kepala Dinas Pertanian tingkat Kabupaten/Kota, serta Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel.
Dari sisi internal kepolisian, jajaran Wakapolres, Kasat Reskrim, hingga Kapolsek ikut mengawal jalannya program ini agar penyerapannya di lapangan tepat sasaran. Kehadiran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan tenaga ahli swadaya juga menjadi krusial sebagai jembatan edukasi teknis kepada para petani.
Keunggulan utama yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah peniadaan kewajiban agunan tambahan. Hal ini menjawab keluhan klasik petani yang seringkali gagal mendapatkan pinjaman bank karena ketiadaan aset fisik untuk dijaminkan.
Peserta yang terdiri dari puluhan petani jagung menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat sesi tanya jawab dengan pihak perbankan Himbara. Informasi mengenai skema pembayaran yang fleksibel—yang menyesuaikan dengan masa panen—menjadi sorotan utama bagi para petani yang selama ini kesulitan mengelola arus kas.
Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan institusi perbankan, sosialisasi ini diharapkan menjadi titik balik bagi kemandirian ekonomi petani. Dengan akses modal yang terbuka lebar, target peningkatan hasil panen bukan lagi sekadar angka, melainkan langkah nyata menuju ketahanan pangan wilayah Kalimantan Selatan yang lebih tangguh.
