PURUK CAHU, LENTERAKALIMANTAN.NET
– Wajah kemajuan sebuah daerah tidak hanya dicerminkan oleh megahnya gedung pemerintahan, melainkan dari tersedianya fasilitas sanitasi yang layak bagi warganya. Menyoroti ketimpangan ini, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Olivia Wiswanti, S.E., mendesak pemerintah daerah untuk meluaskan pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum hingga menyentuh level RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan pelosok desa.
Menurut Olivia, akses terhadap sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan.
Baca Juga:
“Pembangunan MCK bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyangkut martabat, kesehatan, dan kenyamanan warga. Jika kita serius ingin Murung Raya maju, hal-hal dasar seperti ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Olivia tegas saat ditemui di Puruk Cahu, Senin, 18 Mei 2026.
Selain kawasan permukiman padat, Olivia juga membidik titik-titik krusial ruang publik yang luput dari perhatian, seperti terminal ojek dan kawasan objek wisata. Lokasi-lokasi ini dinilai sebagai urat nadi interaksi sosial sekaligus gerbang utama bagi pendatang luar daerah.
“Tempat-tempat ini menjadi simpul interaksi masyarakat dan wisatawan. Jika sanitasi tidak terjaga, dampaknya langsung terasa pada kesehatan publik dan citra daerah,” kata legislator dari Murung Raya tersebut.
Ia menambahkan, keberadaan MCK yang bersih, higienis, dan terawat di area publik secara tidak langsung akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi kreatif serta sektor pariwisata lokal.
Dari kacamata keberlanjutan lingkungan, penyediaan MCK di tingkat RT/RW dinilai efektif untuk menekan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan, terutama bagi warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi memadai di kediaman pribadi mereka.
Oleh karena itu, Olivia mendorong agar program sanitasi ini segera diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang pemerintah daerah. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait tata kelolanya. Olivia menekankan pentingnya transparansi penganggaran, ketatnya pengawasan proyek di lapangan, hingga pelibatan aktif masyarakat dalam merawat fasilitas tersebut.
Langkah partisipatif ini mutlak diperlukan agar infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat tidak berakhir menjadi monumen terbengkalai yang cepat rusak.(Lkg)
