Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mendukung penuh program cetak sawah tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 Wilayah Kalimantan di Banjarbaru.
Menurut Ariadi, program cetak sawah menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan sekaligus memperluas lahan pertanian produktif di Kalimantan Selatan.
“Pemprov Kalimantan Selatan sesuai arahan Gubernur H. Muhidin sangat mendukung program nasional ini. Program cetak sawah memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur sehingga pelaksanaannya pada 2026 dapat diwujudkan secara akuntabel hingga berhasil panen dan memberikan manfaat bagi petani serta masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Investigasi dan Desain (SID), Kalimantan Selatan telah mencatat progres seluas 1.724,70 hektare. Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu yang terbaik di wilayah Kalimantan.
“Progres Kalsel luar biasa. Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan dan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Kalimantan,” katanya.
Keberhasilan sektor pertanian Kalsel sebelumnya juga ditunjukkan dengan surplus beras mencapai 1,2 juta ton pada 2025. Capaian itu mengantarkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah percontohan dalam pengembangan pangan nasional.
Untuk mempertahankan status sebagai lumbung pangan utama penyangga Pulau Kalimantan, Pemprov Kalsel menargetkan produksi beras meningkat menjadi 1,3 juta ton pada 2026. Target tersebut akan didukung melalui program cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektare serta pengembangan diversifikasi pangan lokal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menekankan pentingnya kesamaan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
“Semua pihak, mulai dari penyedia, pengawas, perencana, TNI hingga dinas terkait harus memiliki satu persepsi dan satu mindset yang sama dalam melaksanakan program ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pekerjaan konstruksi mengacu pada dokumen Survei Investigasi dan Desain (SID) yang telah disusun, tanpa pengurangan spesifikasi maupun perubahan yang tidak sesuai perencanaan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyediaan Lahan Kementerian Pertanian, Geloria Merry Karolina Br. Ginting, mengungkapkan target SID yang menjadi tanggung jawab Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Banjarbaru di wilayah Kalimantan mencapai 16.450,95 hektare.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 14.726,25 hektare akan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola. Secara keseluruhan terdapat 15 paket pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan melalui skema penyedia maupun swakelola.
Sebagai bentuk dukungan bersama, kegiatan rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan program cetak sawah 2026 di wilayah Kalimantan.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan pelaksanaan program berjalan optimal, berbagai kendala teknis dapat diatasi lebih cepat, serta target peningkatan produksi pangan nasional dapat tercapai sesuai rencana(mckalsel/lnk).
