Ketua DPP APINDO Kalsel H.Winardi Sethiono
BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Baca Juga:
DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantana Selatan melayangkan catatan kritis terhadap langkah strategis pemerintah dalam merespons turbulensi geopolitik global. Meski mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas melalui transformasi budaya kerja dan efisiensi energi, APINDO Kalsel mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi “senjata makan tuan” yang justru memicu disrupsi ekonomi nasional.
“Implementasi kebijakan harus efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan hambatan bagi aktivitas dunia usaha,” ujar Ketua DPP APINDO Kalsel H.Winardi Sethiono dalam pernyataan resminya di Banjarmasin, Jumat, 03 April 2026.
Terkait imbauan Work From Home (WFH) satu hari sepekan bagi sektor swasta guna menekan konsumsi BBM, DPP APINDO menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dipukul rata. Bagi sektor riil seperti manufaktur, logistik, pertambangan, serta industri makanan dan minuman, kehadiran fisik adalah harga mati bagi kelancaran operasional.
Baca Juga:
APINDO menyoroti potensi dampak yang kontraproduktif jika WFH diterapkan secara serampangan, misalnya pada hari Jumat.
“Penempatan WFH pada hari Jumat berpotensi mendorong persepsi ‘long weekend’ yang justru meningkatkan mobilitas masyarakat. Ini kurang sejalan dengan tujuan efisiensi energi,” ungkap Winardi.
Selain itu, fakta bahwa 60% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal membuat jangkauan kebijakan ini terbatas. APINDO mendesak agar pengaturan pola kerja tetap dikembalikan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan sesuai karakteristik sektornya.
Baca Juga:
Mengenai kebijakan refocusing belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pengusaha memahami perlunya disiplin fiskal. Namun, mereka memberikan peringatan keras: jangan memangkas belanja produktif.
Jika efisiensi menyentuh sektor konstruksi, infrastruktur, hingga UMKM yang menjadi rantai pasok pemerintah, dampaknya akan meluas (multiplier effect). Hal ini berisiko memperlambat proyek berjalan dan menekan penyerapan tenaga kerja. APINDO memandang refocusing harus berbasis produktivitas untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Kebijakan pembatasan BBM subsidi 50 liter per hari bagi kendaraan tertentu juga tak luput dari sorotan. Masalah utama bukan pada desain kebijakan, melainkan pada kerumitan implementasi di lapangan.
Baca Juga:
Banyak pelaku usaha dan UMKM menggunakan armada pribadi—bukan pelat kuning—untuk distribusi harian. Ketidakjelasan definisi “kendaraan pengecualian” di SPBU dikhawatirkan memicu friksi operasional dan antrean panjang.
“Jika terjadi hambatan distribusi dan penambahan biaya logistik, maka ujung-ujungnya akan memicu kenaikan harga barang secara tidak langsung,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, APINDO merekomendasikan empat langkah krusial:
◾Stabilitas Makro: Pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran logistik.
◾Kebijakan Adaptif: Komunikasi jelas kepada dunia usaha untuk membatasi transmisi tekanan global.
◾Stimulus Terarah: Memperkuat konsumsi domestik, terutama bagi industri padat karya.
◾Daya Saing: Dukungan likuiditas dan deregulasi untuk memangkas high cost economy.
Baca Juga:
Untuk jangka panjang, transisi menuju energi alternatif dan reformasi subsidi yang terukur menjadi kewajiban. Di tengah ketidakpastian ini, APINDO menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated—ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan diketuk palu.
“Melalui komunikasi terbuka, masukan berbasis kondisi riil dapat memastikan kebijakan bersifat implementatif dan tidak melumpuhkan aktivitas produksi maupun distribusi nasional,” pungkasnya.
Data Fakta: Dirangkum dari pernyataan resmi APINDO, 31 Maret 2026.
Baca Juga:
