BANJARBARU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menyudahi paradigma formalitas dalam pengembangan kompetensi. Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengingatkan para pejabat pengawas agar tidak menjadikan pelatihan kepemimpinan hanya sebagai ajang berburu sertifikat kelulusan, melainkan sebagai motor penggerak reformasi birokrasi yang nyata di instansi masing-masing.
Pesan kuat tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, saat menutup resmi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat pagi, 10 Juli 2026.
Baca Juga:
Pelatihan intensif yang berlangsung selama lebih dari empat bulan—sejak 26 Februari hingga 10 Juli 2026—ini diikuti oleh 40 ASN dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel. Namun, evaluasi akhir menunjukkan hasil yang ketat.
Dari total peserta, hanya satu orang yang berhasil meraih predikat Sangat Memuaskan, 38 peserta mengantongi predikat Memuaskan, sementara satu peserta dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kelulusan.
Dalam seremoni tersebut, panitia juga merilis lima peserta terbaik yang dinilai paling progresif. Peringkat pertama disabet oleh Ardiansyah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Menyusul di posisi berikutnya adalah Dargana Minullah (Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala), Rizky Fitriani (Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Nur Agriati (Inspektorat Kabupaten Balangan), dan Yuliana (Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara).
Membacakan sambutan tertulis Gubernur H. Muhidin, Sekdaprov Syarifuddin mengapresiasi daya tahan para peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan kurikulum. Kendati demikian, ia memberikan catatan kritis mengenai esensi jabatan publik.
“Kesadaran tentang amanah ini perlu kita renungi, ketimbang sekadar mengejar sertifikat kelulusan pelatihan. Menjadi seorang pemimpin yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif harus dilandasi oleh kejujuran, keadilan, dan kebenaran,” ujar Syarifuddin membacakan amanat Gubernur.
Gubernur Muhidin mendesak para alumni PKP angkatan pertama ini untuk segera mengeksekusi aksi perubahan yang telah mereka susun dan seminarkan pada 9 Juli 2026. Alumni dituntut menjadi agen perubahan yang menularkan budaya kerja disiplin serta inovatif di satuan kerja masing-masing.
“Saya berharap alumni PKP Angkatan Pertama ini mampu menularkan semangat perubahan kepada rekan sejawat di satuan kerja masing-masing, sehingga manfaat pelatihan ini tidak berhenti pada diri Bapak, Ibu saja, melainkan menyebar bagi organisasi secara luas,” tegasnya.
Proses pembelajaran PKP Angkatan I 2026 didesain menggunakan metode blended learning, yang memadukan pembelajaran klasikal (tatap muka) dan nonklasikal. Seluruh peserta digembleng dengan empat agenda utama: Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Kepemimpinan Pelayanan, Pengendalian Pekerjaan, hingga Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Provinsi Kalsel, Mahdiansyah, memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan ketat sesuai regulasi, terutama pada fase implementasi aksi perubahan di instansi asal peserta.
“Penghargaan yang tulus, apresiasi, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh fasilitator, widyaiswara, coach, mentor, penguji, serta semua pihak yang telah berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan PKP Angkatan I Tahun 2026,” tutur Mahdiansyah.
Upacara penutupan diakhiri secara simbolis melalui pelepasan kartu tanda peserta oleh Sekdaprov Syarifuddin. Agenda ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel H. Farid Fahmansyah, Koordinator Widyaiswara, para Kepala BKPSDM kabupaten/kota se-Kalsel, serta jajaran mentor dan coach pendamping. (Adpim/Lnk)
