BANJARBARU LENTERAKKALIMANTAN.NET

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Langkah ini ditegaskan Kepala Diskop UKM Kalsel, Rahmaddin, dalam Rapat Koordinasi di Bappeda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (27/4/2026).

Menurut Rahmaddin, percepatan pembentukan koperasi tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Keberadaan koperasi ini tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga menjadi akselerator kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperpendek rantai distribusi,” ujarnya.

Data Diskop UKM Kalsel mencatat hingga April 2026 terdapat 4.944 koperasi di Kalimantan Selatan, terdiri dari 2.931 koperasi umum dan 2.013 Koperasi Merah Putih. Seluruh kabupaten/kota bahkan telah mencapai 100 persen pembentukan koperasi berbadan hukum, baik melalui pendirian baru maupun transformasi koperasi lama.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama pada aspek infrastruktur fisik seperti pembangunan gerai dan pergudangan. Sejumlah desa masih terkendala ketersediaan lahan, termasuk kondisi geografis seperti kawasan rawa dan lokasi yang kurang strategis.

Untuk mengatasi hal tersebut, Rahmaddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dukungan pusat, hingga keterlibatan Tentara Nasional Indonesia.

“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Perlu integrasi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan agar koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa,” tegasnya.

Melalui penguatan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur, Pemprov Kalsel optimistis Koperasi Merah Putih mampu mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan(mckalsel/lnk).

Bagikan: