BANJARMASIN – LENTERAKALIMANTAN.NET
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei mendatang, suasana di Kalimantan Selatan mulai dipersiapkan agar tetap kondusif. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti rangkaian Cooling System yang diinisiasi Polda Kalsel di halaman Polresta Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi preventif pihak kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus menangkal potensi penyebaran hoaks di kalangan pekerja. Di hadapan sekitar 1.500 buruh, kegiatan berlangsung cair melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembagian paket sembako bagi perwakilan pekerja dan pengemudi ojek daring.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa Cooling System bukan sekadar formalitas. Ia berharap momentum May Day tahun ini menjadi ruang dialog yang menyejukkan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Melalui bakti sosial ini, kami ingin membantu meringankan beban ekonomi para buruh dan masyarakat di tengah tantangan yang ada, sekaligus menciptakan suasana peringatan Hari Buruh yang aman dan kondusif,” ujar Rosyanto di sela-sela kegiatan.
Baca Juga:
Gubernur Kalsel H. Muhidin memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Polda Kalsel. Ia menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan buruh melalui mekanisme dialog yang sehat antara tiga pilar utama: pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Harapan saya, kesejahteraan buruh terus meningkat. Soal upah, kita harus terus dorong melalui diskusi yang konstruktif di unsur tripartit,” kata Muhidin.
Sebagai simbol kebersamaan, acara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, yang kemudian diserahkan kepada para pimpinan serikat pekerja seperti KSPSI, KSBSI, dan FSPMI.
Baca Juga:
Di balik suasana ramah tamah tersebut, para buruh tidak melewatkan kesempatan untuk menyuarakan tuntutan fundamental. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalsel, Sadin Sasau, secara tegas menyoroti praktik kerja outsourcing yang dianggap sebagai biang ketidakpastian nasib buruh.
Sadin menyatakan bahwa sistem alih daya tersebut masih menjadi beban berat bagi pekerja karena minimnya jaminan sosial, rendahnya upah, serta kerentanan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon yang layak.
“Kami meminta agar sistem outsourcing dihapuskan. Kami ingin kepastian kerja yang lebih manusiawi,” ujar Sadin.
Baca Juga:
Meski demikian, Sadin menyambut baik pendekatan Cooling System yang dilakukan pihak kepolisian. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang yang efektif tidak hanya untuk berbagi bantuan sosial, tetapi juga menjadi kanal bagi buruh dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan para pengambil kebijakan.(Adpim/lnk)
Related Posts:
Baca Juga:
