BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat transformasi digital pemerintahan dengan mendorong sentralisasi sistem server di lingkungan SKPD. Langkah tersebut ditegaskan Gubernur Kalsel, Muhidin saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala SKPD eselon II dan III lingkup Pemprov Kalsel di Banjarmasin, Kamis (7/5/2026).
Baca Juga:
Muhidin menilai pengelolaan server yang terpusat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat pelayanan pemerintahan lebih efisien sekaligus menghindari pemborosan anggaran akibat pengadaan server di masing-masing SKPD.
“Kalau server di Kominfo sudah bagus, maka tidak perlu lagi ada tambahan server di SKPD. Kalau masing-masing menambah server sendiri, itu pemborosan anggaran,” ujarnya.
Selain penguatan layanan digital, Muhidin juga menyoroti pemanfaatan Anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah. Ia meminta SKPD lebih fokus memperkenalkan potensi Banua melalui pertunjukan seni budaya, video promosi, dan berbagai materi informasi daerah, bukan menggelar kegiatan berskala besar.
“Yang dilakukan itu bukan mengadakan acara besar, tetapi mengisi dan memperkenalkan Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang datang ke anjungan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin turut mengapresiasi capaian Pemprov Kalsel yang berhasil meraih penghargaan kinerja tinggi di tingkat nasional. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan.
“Kinerja kita sudah bagus, dan ini harus terus dipertahankan. Kalau ada sesuatu yang perlu diproses, jangan menunggu lama. Langsung koordinasi agar cepat selesai,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh kepala SKPD meningkatkan kecepatan pelayanan, koordinasi, dan respons terhadap berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
Rapat koordinasi tersebut turut membahas sejumlah agenda strategis pemerintahan lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kalimantan Selatan(mckalsel/lnk).
