PURUK CAHU, LENTERAKALIMANTAN.NET
Jerat kemiskinan kian mencekik warga di wilayah pedalaman Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Di tengah melambungnya harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), harga komoditas andalan warga justru terjun bebas. Mandeknya akses pasar dan buruknya infrastruktur dituding menjadi biang keladi yang memperparah isolasi ekonomi masyarakat setempat.
Kondisi kritis ini disuarakan langsung oleh Hadi Sugito, warga pedalaman di Kecamatan Sumber Barito. Menurutnya, hasil bumi yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian warga kini tak lagi bisa diandalkan untuk menyambung hidup.
Baca Juga:
“BBM dan sembako sudah menjadi kebutuhan rutin yang tidak bisa ditunda. Kalau harga hasil kebun terus jatuh, kami tidak punya pilihan lain,” ujar Hadi getir saat ditemui tim Suara Akar Rumput, Selasa (9/6/2026).
Hadi menggambarkan bagaimana harga getah karet anjlok drastis hingga nilainya tidak lagi mampu menutup biaya kebutuhan sehari-hari. Nestapa petani kian lengkap lantaran komoditas alternatif seperti rotan, damar, dan bambu kini sama sekali tidak laku di pasaran.
Persoalan ini bukan sekadar fluktuasi harga musiman, melainkan cerminan dari masalah struktural yang akut. Minimnya infrastruktur penghubung antara desa dan pusat ekonomi kabupaten membuat posisi tawar petani dan perajin lokal hancur total di hadapan para tengkulak. Rantai pasok yang panjang dan ongkos angkut yang mahal membuat hasil bumi warga dihargai sangat murah.
Menanggapi krisis ekonomi di akar rumput tersebut, Anggota Komisi I DPRD Murung Raya, Imanudin, S.Pd.I, menyatakan bahwa legislatif tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan membawa penderitaan warga pedalaman ini ke meja rapat kedewanan.
“Kami akan mendorong pembahasan ini dalam forum resmi dewan. Aspirasi masyarakat akar rumput harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang menyentuh langsung pada rantai pasok dan akses transportasi,” tegas Imanudin.
Lebih lanjut, Imanudin menekankan bahwa intervensi pemerintah daerah tidak boleh setengah-setengah. Penguatan ekonomi di wilayah pedalaman menuntut adanya sinergi lintas sektor yang konkret antara eksekutif dan legislatif, agar solusi yang dilahirkan benar-benar berdampak langsung pada isi dompet dan dapur warga desa.
