PURUK CAHU – LENTERAKALIMANTAN.NET
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibarengi lonjakan harga liar di tingkat pengecer mulai mencekik warga di pelosok Kabupaten Murung Raya. Merespons krisis ini, Anggota DPRD Murung Raya, Imanudin, mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera membongkar akar masalah distribusi yang diduga menjadi biang keladi karut-marut stok energi di wilayah tersebut.
Desakan ini disampaikan Imanudin pada Jumat, 8 Mei 2026, menyusul laporan masyarakat dari berbagai kecamatan, kelurahan, hingga desa yang kesulitan mendapatkan BBM dengan harga wajar.
Baca Juga:
Imanudin menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar isu di permukaan, melainkan realitas pahit yang mengganggu mobilitas dan ekonomi warga. Ia meminta dinas teknis, Pertamina, Hiswana Migas, hingga aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit distribusi secara total.
“Ini nyata terjadi di lapangan. Yang paling utama sekarang adalah pihak terkait harus tahu akar masalahnya. Apa penyebabnya dan bagaimana solusi terbaik agar harga di tingkat pengecer kembali normal seperti sebelumnya,” tegas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurutnya, kunci penyelesaian masalah ini terletak pada transparansi data kuota dan jalur distribusi. Ia mencurigai adanya celah pengawasan yang dimanfaatkan oknum untuk melakukan penimbunan atau spekulasi harga.
Selain audit, Imanudin mengusulkan langkah preventif jangka panjang melalui penguatan sistem pelaporan cepat berbasis masyarakat. Dengan adanya kanal pengaduan yang responsif, setiap indikasi penyimpangan di SPBU maupun pengecer dapat langsung ditindaklanjuti.
“Kita butuh koordinasi intensif dengan BPH Migas agar kuota BBM bersubsidi untuk Murung Raya benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penduduk dan aktivitas ekonomi lokal yang terus tumbuh,” tambahnya.
Politisi ini memperingatkan bahwa jika distribusi BBM tidak segera dinormalisasi, dampaknya akan merembet ke sektor lain, mulai dari lonjakan biaya logistik hingga kenaikan harga pangan yang akan memperburuk daya beli masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya komitmen lintas sektoral demi menjaga hajat hidup orang banyak. “Kita butuh langkah cepat, tepat, dan terukur. Dengan komitmen bersama, distribusi BBM harus adil, stok aman, dan harga terkendali,” pungkasnya. (Lkg)
