BANJARBARU, LENTERAKALIMANTAN.NET –
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda strategis nasional ini dibidik menjadi landasan utama Pemprov Kalsel dalam mengakselerasi pembangunan daerah, khususnya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 8,1 persen.
Baca Juga:
“Sensus ini bukan hanya tugas BPS, tetapi kepentingan seluruh warga Indonesia agar kita bisa menata perekonomian dengan basis data yang akurat dan lengkap,” ujar Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, usai meresmikan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalsel di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu, 1 Juli 2026.
Pencapaian Kalsel saat ini sebenarnya sudah berada di atas rata-rata. Pertumbuhan ekonomi bumi Antasari telah menyentuh angka 5,67 persen, unggul tipis dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Muhidin optimistis, validitas data dari sensus ini akan menjadi kompas yang tepat untuk melompat lebih tinggi. “Semakin baik data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat kita rumuskan. Dengan adanya pencanangan ini, diharapkan target 8,1 persen seperti dalam RPJMD dapat terwujud,” tuturnya.
Pencanangan sensus kelima sejak amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ini ditandai secara simbolis dengan mendulang dan menyatukan kepingan intan. Prosesi dilakukan Muhidin bersama Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanif, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Haris Munandar.
Hadir pula dalam acara tersebut jajaran pimpinan SKPD Pemprov Kalsel, instansi vertikal, lembaga keuangan, akademisi, hingga asosiasi dunia usaha.
Muhidin mengimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk tidak ragu membuka pintu bagi petugas. “BPS dipastikan akan menjamin kerahasiaan seluruh data responden, tanpa terkecuali. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” kata Muhidin yang mengaku telah selesai didata oleh petugas sensus.
Langkah penguatan kebijakan berbasis data ini bukan kali pertama bagi Pemprov Kalsel. Sebelumnya, kolaborasi serupa telah diwujudkan melalui sistem peringatan dini inflasi daerah bertajuk Kawal Inflasi-Kalsel Bekerja yang digarap oleh Biro Perekonomian Setdaprov bersama BPS Kalsel.
Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, menegaskan pentingnya keterbukaan masyarakat selama proses pendataan yang berlangsung dari rumah ke rumah (door-to-door). Gerilya lapangan ini sudah dimulai sejak pertengahan Juni dan akan berakhir pada Agustus 2026 mendatang.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip TIR: Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga,” kata Dadang didampingi Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif.
Sebanyak 3.989 petugas lapangan dikerahkan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sensus ini akan menyisir seluruh sektor usaha tanpa terkecuali, mulai dari skala rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga korporasi atau perusahaan berskala besar di semua lapangan usaha.
Acara pencanangan ditutup secara simbolis dengan pemasangan rompi petugas sensus oleh Gubernur Muhidin, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama demi menghasilkan statistik ekonomi Kalsel yang berkualitas dan akuntabel.
Biro Adpim/lnk
