BANJARBARU, LENTERAKALIMANTAN.NET–
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah secara nasional untuk bergerak proaktif mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi kompas utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan daerah yang tepat sasaran.
Merespons instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi demi menghadirkan basis data yang akurat.
Baca Juga:
“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Rusma Khazairin, usai mewakili Gubernur H. Muhidin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Banjarbaru, Senin, 15 Juni 2026.
Rapat koordinasi yang digelar dari Command Center Setda Provinsi Kalsel tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. SEB ini diterbitkan sebagai pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam mendukung seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa akurasi data adalah fondasi mutlak dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang keliru sering kali lahir dari pasokan data yang cacat.
“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” tegas Tito.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan penugasan khusus kepada BPS untuk memotret gambaran menyeluruh mengenai lanskap perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, peran aktif pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi kunci validitas data di lapangan.
“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tambah mantan Kapolri tersebut.
Di tingkat daerah, Rusma Khazairin menjelaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi seremonial statistik belaka. Output dari sensus ini akan langsung diintegrasikan sebagai rujukan strategis Pemprov Kalsel dalam:
-
Memetakan potensi ekonomi riil di 13 kabupaten/kota.
-
Menyusun program pembangunan daerah yang lebih presisi dan tepat sasaran.
-
Memperkuat strategi intervensi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui komitmen ini, Pemprov Kalsel memastikan seluruh jajaran birokrasi di bawah komando Gubernur H. Muhidin akan segera berkoordinasi teknis dengan BPS daerah guna memastikan proses pencacahan berjalan tanpa hambatan. (Adpim/lnk)
