BANJARBARU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terus memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius. Persoalan dugaan praktik mafia BBM, pelangsiran, hingga distribusi yang dinilai belum tepat sasaran menjadi pokok pembahasan dalam audiensi antara Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. dengan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (BADKO HMI Kalsel), Selasa (7/7/2026).
Audiensi yang berlangsung dalam suasana dialog terbuka itu membahas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Selain menyoroti antrean kendaraan di SPBU, pertemuan juga membahas dugaan penyimpangan distribusi yang diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM subsidi di daerah.
Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. mengatakan, audiensi tersebut diinisiasi oleh Dir Intelkam Polda Kalsel Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, S.I.K., M.H. Menurutnya, Kapolda menekankan pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akar penyebabnya.
Baca Juga:
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan, penyelesaian persoalan BBM subsidi harus diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap akar masalah.
“Kita harus memahami terlebih dahulu akar permasalahannya. Dengan begitu, langkah dan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi,” ujar Kapolda.
Ia juga menilai penyelesaian persoalan distribusi BBM subsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang diambil mampu menjawab persoalan secara komprehensif.
“Pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan distribusi dan kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi, menilai kelangkaan BBM subsidi telah berkembang menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
“Kelangkaan BBM subsidi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan yang berulang tanpa penyelesaian. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus menindak tegas setiap praktik yang merugikan hak masyarakat,” tegas Abdi.
Ia menegaskan, pembahasan persoalan BBM subsidi tidak cukup berhenti pada forum audiensi. Menurutnya, diperlukan tindak lanjut melalui koordinasi lintas sektor agar penyelesaian yang dihasilkan benar-benar menyasar sumber persoalan.
“Kami ingin persoalan ini dibedah sampai ke hulunya. Jika akar persoalannya ditemukan, maka solusi yang lahir tidak lagi bersifat tambal sulam. BADKO HMI Kalimantan Selatan siap mengawal dan memberikan masukan secara objektif demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, dan elemen masyarakat dalam membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi. Sinergi itu diharapkan mampu menciptakan distribusi yang lebih transparan, tepat sasaran, sekaligus mengakhiri persoalan kelangkaan BBM subsidi yang selama ini menjadi perhatian publik di Kalimantan Selatan.
