BANJARBARU, LenteraKalimantan.net — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mengambil langkah cepat dengan menetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tingkat provinsi mulai Senin, 6 Juli 2026. Keputusan krusial ini diambil menyusul lonjakan drastis jumlah titik panas (hotspot) yang telah mencapai 1.678 titik di sepanjang tahun 2026, dengan Kabupaten Tapin tercatat sebagai wilayah dengan kerawanan tertinggi.
Penetapan status siaga tersebut dikukuhkan langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru. Langkah mitigasi ini diambil sebagai respons cepat terhadap prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memproyeksikan puncak musim kemarau ekstrem akan menghantam wilayah Kalsel pada Agustus hingga September mendatang.
“Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan iklim dan cuaca dari BMKG, bahwa wilayah Provinsi Kalsel akan memasuki puncak musim kemarau yang menimbulkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan pada bulan Agustus hingga September,” ujar Gubernur Muhidin tegas.
Kebijakan provinsi ini juga memperkuat langkah taktis tiga wilayah administrasi di bawahnya, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapin, yang telah lebih dulu mendeklarasikan status serupa. Berdasarkan data yang diungkap dalam rakor, Kalsel telah dihantam 41 kejadian kebakaran intensif dalam semester pertama tahun ini.
Gubernur Muhidin menginstruksikan pengawasan ketat, khususnya pada wilayah vital penerbangan. Fokus utama diarahkan pada pembasahan lahan gambut di zona Ring 1 yang mengelilingi bandara utama guna mencegah bencana asap yang dapat melumpuhkan transportasi udara.
“Pada prinsipnya Kalsel sampai saat ini masih aman, namun kami tetap memerintahkan kepada BPBD dan tim untuk melakukan monitoring terhadap kondisi lahan gambut di sekitar bandara yang masuk Ring 1, apakah lahan masih basah atau sudah kering. Apabila mengalami kekeringan, kita dapat segera berkoordinasi dengan BNPB untuk penanganan Karhutla ini,” tambah Muhidin.
Menyadari kompleksitas penanganan di lapangan, Pemerintah Provinsi Kalsel menekankan pentingnya kolaborasi multisektor (pentahelix) yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, BMKG, akademisi, sektor swasta, hingga elemen masyarakat. Muhidin berharap rakor ini menelurkan strategi taktis yang terukur agar Kalsel tidak kecolongan saat kemarau mencapai puncaknya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Muhidin bersama jajaran Forkopimda Kalsel mengeluarkan peringatan keras kepada korporasi maupun warga agar menghentikan total praktik pembersihan lahan dengan cara membakar (slash-and-burn). Pemerintah memastikan akan mengambil tindakan hukum pidana yang tegas bagi para pelaku yang memicu kerusakan lingkungan. Masyarakat juga diminta aktif memantau wilayah masing-masing dan segera melaporkan setiap indikasi munculnya titik api.
Rakor strategis ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, di antaranya Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalsel.
Sebagai langkah konkret penguatan di lini depan, di akhir koordinasi, Gubernur Muhidin menyerahkan bantuan armada dan alat pemadam kebakaran kepada empat wilayah taktis, yaitu Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara.
