JAKARTA – LENTERAKALIMANTAN.NET Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat siklus El Nino ekstrem membayangi Indonesia pada 2026 dan 2027. Menghadapi alarm dini ini, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memaparkan strategi mitigasi taktis wilayahnya dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rapat yang mengusung tema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago, serta diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan bersama lembaga terkait guna memperkuat pertahanan nasional.
Kalimantan Selatan, yang dihuni sekitar 4,37 juta jiwa dengan luas wilayah 37.100 km2, memiliki kerentanan tinggi karena bentang alamnya didominasi rawa dan lahan gambut yang mudah terbakar. Secara historis, Kalsel terjebak dalam pola siklus karhutla lima tahunan (2011, 2015, 2019, dan 2023). Puncaknya terjadi pada 2023, di mana 2.799 peristiwa kebakaran melahap hingga 190.394,58 hektare lahan.
Kini, sinyal bahaya kembali menyala. Data SIPONGI periode 1 Mei – 17 Juni 2026 mencatat telah muncul 492 hotspot (titik panas) dengan 8 kejadian kebakaran yang meluas hingga 33,52 hektare. Kabupaten Tapin menjadi penyumbang hotspot tertinggi dengan 300 titik, sementara Kabupaten Banjar mencatat kerusakan lahan terluas mencapai 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar Gubernur Muhidin memperingatkan kondisi riil di lapangan.
Guna mencegah kepungan asap, Pemprov Kalsel membagi penanganan ke dalam tiga wilayah prioritas:
✅Ring Satu: Area Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru (demi kelancaran transportasi udara). ✅Wilayah Utara: Meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin. ✅Wilayah Timur Pegunungan Meratus: Mencakup Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.
Langkah konkret telah dimulai lewat penerbitan Surat Edaran (SE) Gubernur mengenai Antisipasi dan Kesiapan Karhutla 2026. Secara taktis, Barito Kuala telah menetapkan status Siaga Darurat, disusul apel kesiapsiagaan di Tapin dan Tanah Laut. Pemprov Kalsel juga menjadwalkan Apel Siaga Provinsi pada awal Juli 2026 di bawah komando langsung Gubernur melalui BPBD berbasis Rencana Kontingensi.
Untuk menyokong strategi ini, Kalsel memobilisasi armada raksasa: 1.777 personel Tim Pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 pengolah data, serta 372 personel Tim Patroli & KIE. Kekuatan ini diperkuat dengan 68 unit mobil tangki, 114 mobil operasional, 186 unit patroli, dan 337 mesin pompa air. Infrastruktur struktural seperti embung, kanal, dan pintu air juga terus dimaksimalkan.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa karhutla bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan taruhan besar bagi stabilitas negara.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” tegas Djamari.
Menkopolkam memberikan atensi khusus kepada enam provinsi pemilik ekosistem gambut luas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan adanya indikasi cuaca yang jauh lebih kering tahun ini dan meminta semua pihak mewaspadai siklus perulangan.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai. Saya juga meminta komitmen penuh dari seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk bertanggung jawab langsung terhadap pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerja mereka,” tuntut Menhut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, lebih kering, dan masanya lebih panjang dengan puncak pada Juli hingga September akibat eskalasi El Nino.
Merespons ancaman ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama para kepala daerah berkomitmen mempercepat aktivasi posko lapangan dan status Siaga Darurat, khususnya di wilayah krusial seperti Riau, Kalbar, Sumsel, dan Jambi.
Sebagai langkah pamungkas di tingkat operasional, pemerintah pusat telah mengaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk ini mengintegrasikan deteksi dini, patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat-udara oleh Manggala Agni dan Satgas, hingga penegakan hukum berlapis—baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana—bagi perorangan atau korporasi yang nekat membakar lahan.(Adpim/lnk)
