MARABAHAN – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, memberikan peringatan keras agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Selidah, Senin (30/3), ia menegaskan bahwa setiap usulan harus bermuara pada solusi konkret bagi persoalan masyarakat.
Baca Juga:
Tahun 2027 diproyeksikan menjadi titik krusial bagi Barito Kuala dengan fokus pada tiga pilar utama: penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), penggenjotan investasi, dan integrasi infrastruktur.
Bahrul menekankan bahwa partisipasi publik bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan instrumen vital dalam menentukan arah kebijakan daerah. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang menjadi wadah wajib untuk menjaring aspirasi yang akan menyempurnakan rancangan pembangunan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak sekadar menjadi formalitas seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan solusi nyata atas permasalahan masyarakat di berbagai bidang,” tegas Bupati di hadapan para pemangku kepentingan.
Baca Juga:
Selain aspek partisipasi, Bupati menggarisbawahi pentingnya strategi “keroyokan” anggaran. Mengingat tantangan ekonomi ke depan, ketergantungan pada satu sumber pendanaan dianggap tidak lagi efektif.
“Sinergitas ini bukan hanya antar-pelaksana pembangunan, tetapi juga menyangkut integrasi sumber pendanaan—baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten—agar setiap program memberikan dampak maksimal,” tambahnya.
Acara yang berlangsung dinamis ini dihadiri oleh lintas sektoral, mulai dari unsur legislatif hingga akademisi. Kehadiran tokoh-tokoh kunci menunjukkan bobot strategis dari perencanaan tahun 2027 ini:
Baca Juga:
◾Unsur Pimpinan: Ketua dan Anggota DPRD Barito Kuala, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah.
◾Keamanan & Hukum: Unsur Forkopimda Kabupaten Barito Kuala.
◾Teknis Perencanaan: Kepala Bappeda Provinsi Kalsel dan perwakilan Bappenas.
◾Sektor Publik: Pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Setelah sesi pembukaan, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Bappenas untuk menyelaraskan target daerah dengan sasaran nasional. Ketua DPRD Barito Kuala juga memberikan pandangan legislatif terkait prioritas anggaran.
Sebagai langkah konkret, acara ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan. Sesi diskusi dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah guna membedah lebih dalam usulan-usulan teknis yang masuk dalam draf RKPD 2027.(Kominfo/lnk)
Baca Juga:
Related Posts:
Baca Juga:
