BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempertegas komitmennya dalam penguatan ketahanan keluarga sebagai pilar utama pembangunan daerah. Melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026, Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan bahwa pengelolaan bonus demografi dan penurunan angka stunting adalah harga mati untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Dibuka oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. M. Muslim, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/3/2026) pagi, forum strategis ini mempertemukan pusat, daerah, hingga kabupaten/kota. Tujuannya satu: mengevaluasi dan merumuskan langkah taktis meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada keluarga.
Baca Juga:
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Muhidin mengingatkan bahwa Indonesia sedang berada dalam periode krusial. Bonus demografi laksana pedang bermata dua; menjadi peluang besar jika dikelola dengan tepat, namun berisiko memicu persoalan sosial jika gagal dimitigasi.
“Peluang tersebut harus kita kelola secara tepat. Tanpa pengelolaan yang baik, kami yakin bonus demografi dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam pembangunan,” tegas Muhidin.
Kekhawatiran ini diperkuat dengan data BPS yang memproyeksikan Indonesia mulai memasuki fase penuaan penduduk (ageing population), dengan perkiraan 65,82 juta jiwa lansia pada tahun 2045. Kondisi ini menuntut transformasi kebijakan kependudukan yang lebih adaptif.
Baca Juga:
Menanggapi tantangan tersebut, Pemprov Kalsel mengandalkan sejumlah program prioritas yang menyasar langsung ke akar rumput. Beberapa program unggulan yang diperkuat antara lain:
◾Genting: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
◾Tamasya: Taman Asuh Sayang Anak.
◾GATI: Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
◾Peningkatan Kualitas Gizi: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Meskipun progres penanganan stunting dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, Rakorda ini harus melahirkan rencana aksi nyata untuk menghadapi tantangan yang tersisa,” tambah Gubernur.
Sebagai bentuk nyata sinergi, acara ini juga menandai penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kalsel, Farah Adibah, dengan 13 Kepala SKPD kabupaten/kota se-Kalsel.
Baca Juga:
Selain penguatan regulasi, apresiasi diberikan melalui penyerahan bantuan dari pemangku kepentingan serta penganugerahan Genting Award 2025. Penghargaan ini diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai konsisten dalam mendukung program kependudukan dan pembangunan keluarga.
Agenda besar ini diikuti oleh sekitar 200 peserta, termasuk perwakilan Forkopimda, TP PKK, instansi vertikal, serta mitra strategis lainnya. Fokusnya jelas: memastikan gerak kolaborasi penurunan stunting di “Banua” tetap dalam jalur cepat (fast track) menuju masa depan yang lebih sehat.(Adpim/lnk)
Baca Juga:
