KOTABARU — LENTERAKALIMANTAN.NET
Kabupaten Kotabaru resmi masuk dalam radar kawasan swasembada pangan nasional. Hal ini menyusul ditetapkannya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai satu dari empat provinsi prioritas dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Ketahanan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Strategi besar ketahanan pangan ini mengemuka saat Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menghadiri rangkaian Hari Jadi ke-76 Kabupaten Kotabaru di Siring Laut, Minggu, 31 Mei 2026.
Baca Juga:
Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli langsung memanfaatkan momentum untuk “menagih” bantuan sarana prasarana demi menggenjot produktivitas lokal. Rusli mengungkapkan, Kotabaru saat ini memiliki sekitar 2.000 hektare lahan pertanian produktif yang sedang dikelola, namun pengembangannya terganjal modernisasi alat.
“Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus berkomitmen mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan produksi pangan, memperkuat distribusi serta menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhammad Rusli dalam sambutannya, Minggu.
Namun, Rusli tidak menampik adanya kendala teknis di lapangan. Ia menyampaikan langsung permohonan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Wamenko Pangan.
“Lahan yang tersedia untuk saat ini diperkirakan sekitar 2.000 hektar yang terkelola, namun terkendala yang pertama dari sisi peralatan pengolahan yaitu Alsintan. Jadi saya sangat berharap kepada Bapak Wamenko agar segera dibantu Alsintan, terutama traktor tangan, ekskavator, dan caproni,” tutur Bupati.
Merespons hal tersebut, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengakui keunggulan geografis Kotabaru. Sebagai kabupaten terluas di Kalimantan Selatan dengan garis pantai terpanjang, Kotabaru dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi penopang pangan nasional.
“Potensi yang demikian cukup besar di Kabupaten Kotabaru ini harus benar-benar kita hayati, kita maknai, sebagai pemberian Allah SWT, untuk kemudian mensejahterakan masyarakat kita,” paparnya.
Hanif menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di Hari Jadi ke-76 ini merupakan wujud nyata sinergi untuk mempercepat pembangunan daerah, sejalan dengan mandat Inpres Nomor 14 Tahun 2025 yang menekankan kemandirian pangan, energi, dan air.
Selain membahas strategi pangan, kunjungan spesifik Wamenko Pangan ini diwarnai dengan peluncuran program lingkungan hidup dan penguatan ekonomi kerakyatan. Bersama Bupati dan Wakil Bupati, Hanif meresmikan gerakan Bapilah (Budaya Pilah dan Tanggung Jawab Sampah). Program inisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotabaru ini memfokuskan pengelolaan sampah langsung dari hulu atau sumbernya.
Aktivitas di Siring Laut juga dipadati warga yang antusias mengikuti sejumlah program taktis, antara lain:
-
Sertifikasi Halal Gratis: Penyerahan sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada 112 pelaku UMKM lokal.
-
Gerakan Pangan Murah & Pasar Murah: Sinergi Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperindag untuk menjaga stabilitas harga pokok di tingkat konsumen.
-
Insentif Ekologis: Gerakan menukar sampah plastik dengan sembako yang diinisiasi oleh DLH Kotabaru.
-
sumber: diskominfo kotabaru
- Editor: tim
