JAKARTA – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Di tengah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang krusial, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, resmi dinobatkan sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota dalam Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2026. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam perhelatan Rakornas Pengelolaan Sampah di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga:
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang hadir didampingi empat bupati dari wilayah “Bumi Lambung Mangkurat”. Capaian ini menjadi sinyal positif di tengah target ambisius pemerintah pusat untuk mendongkrak efisiensi pengelolaan sampah nasional.
Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menegaskan bahwa apresiasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan motor penggerak bagi seluruh daerah di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
“Alhamdulillah, hari ini ulun (saya) mewakili Bapak Gubernur H. Muhidin menerima penghargaan ini. Ini adalah motivasi bagi Kalsel bersama kabupaten/kota untuk menciptakan lingkungan bebas sampah. Kami memohon dukungan seluruh masyarakat Banua untuk bergerak bersama sesuai arahan Presiden Prabowo menuju Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah),” ujar Hasnuryadi.
Baca Juga:
Saat ini, empat kabupaten di Kalsel yang turut memboyong penghargaan adalah Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong. Hasnuryadi optimistis di tahun mendatang, komitmen pengelolaan sampah ini akan merata di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan peringatan keras dalam pidatonya. Ia menyebut Indonesia saat ini berada dalam status “Darurat Sampah” dengan volume timbulan mencapai 141 ribu ton per hari.
Sesuai peta jalan Bappenas, pemerintah mematok target pengelolaan sampah yang agresif:
Target 2026: Meningkat tajam menjadi 63% (dari posisi saat ini di angka 25%).
Target 2029: Penghapusan total praktik open dumping (sampah dibuang terbuka) di seluruh TPA.
Baca Juga:
“Ada 481 TPA di Indonesia yang masih menggunakan praktik open dumping. Ini harus berakhir pada 2029. Daerah wajib aktif mengoperasikan fasilitas pengolahan di lokasi masing-masing serta gencar melakukan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat,” tegas Menteri Hanif.
Rakornas yang bertema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI” ini tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga forum strategis untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah dari hulu ke hilir.
Acara ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih sebagai keynote speaker, antara lain:
Baca Juga:
◾Zulkifli Hasan (Menko Pangan)
◾Tito Karnavian (Mendagri)
◾Wihaji (Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN)
◾Riza Patria (Wakil Menteri Desa)
Kehadiran para menteri ini menggarisbawahi bahwa urusan sampah bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan berkaitan erat dengan ketahanan pangan, kesehatan keluarga, hingga tata kelola pemerintahan desa.(Adpim/Lnk)
Baca Juga:
