Penataan birokrasi di Kabupaten Murung Raya kini tidak boleh lagi sekadar kosmetik atau berfokus pada keramahan loket pelayanan publik. Sekretaris Komisi II DPRD Murung Raya, H. Barlin, S.E., mengingatkan bahwa penilaian kapabilitas kelembagaan yang tengah digodok pemerintah daerah memiliki cakupan makro yang krusial, mulai dari tata kelola keuangan hingga manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal tersebut ditegaskan Barlin menyusul langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya yang menggelar sosialisasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan bagi seluruh perangkat daerah di Puruk Cahu, baru-baru ini. Langkah ini dinilai sebagai momentum krusial untuk menguji keseriusan pemkab dalam membangun birokrasi yang profesional.
Barlin menggarisbawahi bahwa pembenahan ini memiliki standar indikator yang ketat dan menyeluruh. Perangkat daerah diminta tidak salah kaprah dalam menerjemahkan esensi penilaian kelembagaan ini.
“Yang dinilai bukan hanya segi pelayanan publik, tetapi mencakup beberapa aspek lain seperti struktur organisasi, tata kelola keuangan, dan manajemen sumber daya manusia,” ujar Barlin.
Menurut politikus ini, penguatan kapabilitas kelembagaan merupakan fondasi mutlak untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Keseragaman indikator di setiap dinas menjadi kunci agar target pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Murung Raya menekankan pentingnya pemahaman yang setara antar-perangkat daerah terhadap instrumen penilaian tersebut. Output dari penguatan sistem ini, menurut Barlin, taruhannya adalah legitimasi masyarakat terhadap pemerintah.
“Ketika sistem kelembagaan kuat, pelayanan kepada masyarakat akan meningkat secara kualitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut tumbuh,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, DPRD Murung Raya berharap ada pemicu perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement). Targetnya tidak main-main: birokrasi Murung Raya harus mampu melompat menjadi percontohan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), baik di tingkat regional Kalimantan maupun nasional.
