PURUK CAHU – LENTERAKKALIMANTAN.NET Transparansi pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Murung Raya tengah menjadi sorotan. Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos, secara terbuka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengubah strategi pengawasan dengan merangkul jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan investigasi kinerja pemerintah.
Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk memastikan setiap rupiah dana negara tersalurkan tanpa celah penyimpangan, terutama pada proyek-proyek yang jauh dari pantauan publik.
Rejikinoor menegaskan bahwa pelibatan elemen sipil seperti wartawan dan LSM akan memberikan dimensi baru dalam pengawasan yang lebih tajam dan independen.
“Kami berharap BPK dapat bekerja sama dengan wartawan dan LSM untuk mengungkap potensi penyimpangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah,” tegas Rejikinoor dalam keterangannya di Puruk Cahu, baru-baru ini, Kamis (5/3/26).
Politisi ini menggarisbawahi bahwa wilayah pengawasan tidak boleh hanya berpusat di ibu kota kabupaten. Mengingat luasnya wilayah Murung Raya, ia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh yang menyentuh akar rumput.
“Investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat ibukota kabupaten, kecamatan, hingga ke desa-desa pedalaman,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hak masyarakat atas informasi penggunaan dana negara tidak boleh dikebiri oleh jarak geografis. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana negara digunakan dan bagaimana kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.”
Desakan ini muncul sebagai upaya untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan refleksi nyata dari kondisi di lapangan. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi oknum yang mencoba bermain dengan anggaran publik.
“Kami meminta BPK untuk melakukan investigasi yang objektif dan transparan,” tambah Rejikinoor. Fokus utama dari tuntutan ini adalah memastikan dana negara digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepentingan segelintir pihak.(Lkng)
