BANJARBARU LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga non-ASN di lingkungan Pemprov Kalsel. Kebijakan tersebut diputuskan karena kondisi daerah dinilai masih kondusif sehingga aktivitas pemerintahan dapat berjalan normal.
Baca Juga:
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan keputusan itu usai Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru.
Menurut Muhidin, hingga saat ini tidak terdapat kendala yang mengharuskan penerapan sistem kerja dari rumah, baik dari sisi mobilitas pegawai maupun pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menilai penerapan WFH berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan pegawai jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada penurunan efektivitas kerja.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
Muhidin juga menyoroti kemungkinan meningkatnya aktivitas pegawai di luar daerah apabila sistem WFH diterapkan. Situasi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kedisiplinan dan fokus kerja.
Baca Juga:
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Selain menjaga disiplin kerja, kebijakan tidak menerapkan WFH juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan dalam program kerja pemerintah daerah.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel tetap berupaya meningkatkan produktivitas serta kapasitas ASN melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi. Salah satunya melalui pelatihan manajemen risiko yang akan digelar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga:
“Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
