Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melayangkan sentilan keras kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Ia menegaskan agar SKPD tidak lagi menempatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekadar sebagai “tamu undangan” dalam pelaksanaan program-program daerah.
Teguran tersebut disampaikan Muhidin saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Kalsel yang berlangsung di Hotel Grand Maya Artotel, Banjarbaru, Kamis siang (30/7/2026).
Menurut Muhidin, 10 Program Pokok PKK bersinggungan langsung dengan program kerja sedikitnya 10 perangkat daerah di Pemprov Kalsel. Oleh sebab itu, sinergi antara SKPD dan TP PKK wajib dibangun secara terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
“Jangan sampai SKPD melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program PKK, tetapi PKK hanya hadir sebagai undangan. Itu sebuah kesalahan. SKPD harus bekerja sama dan bersinergi dengan PKK,” tegas Gubernur Muhidin.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan TP PKK saat para pejabat SKPD turun ke lapangan. Pelibatan ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan berbagai program prioritas daerah, mulai dari penanganan dan pengendalian stunting, edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, pemaksimalan pelayanan posyandu, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“PKK adalah mitra kerja pemerintah. Jangan sampai SKPD menjalankan program PKK tanpa melibatkan PKK. Saya ingin kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari 10 Program Pokok PKK dijalankan bersama-sama dengan SKPD terkait, disusun bersama, lalu dilaksanakan bersama untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di daerah,” ujar Muhidin menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, membacakan sambutan tertulis dari Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian. Peringatan HKG PKK ke-54 ini ditegaskan sebagai momentum untuk mengukuhkan komitmen penguatan 10 Program Pokok PKK guna mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.
Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”, PKK ditempatkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keluarga.
“Melalui penguatan tersebut, PKK hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Hj. Fathul Jannah saat membacakan sambutan tersebut.
Ia menambahkan, seluruh gerakan PKK harus dikembalikan pada esensi dasarnya: memberdayakan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi program kerja menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan sosial masyarakat Kalsel saat ini.
Ditemui usai acara, Hj. Fathul Jannah mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya HKG PKK ke-54 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan TP PKK kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Ia berpesan agar momentum tahunan ini tidak menguap begitu saja sebagai ajang seremonial belaka.
“Alhamdulillah hari ini kita dari TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Tahun 2026 bersama TP PKK kabupaten/kota se-Kalsel. Pada momen ini kami kembali mengingatkan pentingnya penguatan 10 Program Pokok PKK yang selama ini menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap seluruh kader PKK di Banua terus bergerak aktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga di daerah.
“Semoga melalui Hari Kesatuan Gerak PKK ini, seluruh kader PKK di Kalimantan Selatan semakin solid, semakin aktif bersinergi dengan pemerintah daerah, dan terus menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat. Dari keluarga yang kuat, kita dapat bersama-sama mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” kata Fathul Jannah melengkapi.
Agenda HKG PKK ke-54 ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalsel, Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Wakil Bupati Tanah Laut, para pimpinan organisasi wanita, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kalsel, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan se-Kalimantan Selatan. (Adpim/Lnk)
