
BANJARBARU LENTERAKKALIMANTAN.NET
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jasa Konstruksi Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor PUPR Kalsel di Banjarbaru ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi untuk Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Provinsi Kalimantan Selatan.”
Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib mengatakan rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran sub-urusan jasa konstruksi di daerah yang difasilitasi pemerintah melalui Bidang Bina Konstruksi.
“Rapat koordinasi ini merupakan upaya bersama dalam memperkuat peran jasa konstruksi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurut Yasin, penguatan kelembagaan serta peningkatan kompetensi SDM konstruksi menjadi dua aspek utama yang harus diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan penguatan kelembagaan diperlukan agar penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dapat berjalan lebih terstruktur, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas organisasi, kejelasan peran dan fungsi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi juga menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin kompleksnya pembangunan infrastruktur.
Melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan, tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Selatan diharapkan mampu meningkatkan daya saing, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan. Ini membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta SDM yang kompeten,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan program pembinaan jasa konstruksi sekaligus menciptakan iklim usaha konstruksi yang sehat dan kompetitif.
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama serta komitmen kuat dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kompetensi SDM konstruksi di setiap daerah.
“Kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan aktif dan memberikan masukan konstruktif agar hasil rakor dapat memberikan manfaat nyata serta dapat diimplementasikan di daerah masing-masing,” tukasnya(mckalsel/lnk).















