Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, menetapkan Hari Pendidikan Nasional 2026 sebagai titik balik percepatan transformasi birokrasi daerah. Ia menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berintegritas.
“Pendidikan adalah jawaban penentu bagi generasi penerus sekaligus fondasi birokrasi yang profesional. Dari ruang kelas dan ruang kerja, lahir etos untuk membangun Murung Raya,” ujar Sarwo Mintarjo dalam momentum peringatan Hardiknas, Sabtu, 2 Mei 2026.
Sarwo menyatakan, kualitas layanan publik harus berbanding lurus dengan kompetensi aparatur. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Murung Raya kini mewajibkan ASN menjadi “pembelajar sepanjang hayat”.
Program peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi keahlian, hingga penguatan literasi digital kini menjadi prioritas. “Kami perluas akses diklat fungsional dan komunitas belajar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan publik ke depan harus berbasis data dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Di sektor pendidikan dasar, Pemkab Murung Raya berkomitmen menjalankan amanat konstitusi dengan percepatan rehabilitasi fasilitas sekolah. Sarwo menegaskan, pemerataan akses pendidikan—mulai dari distribusi guru ke wilayah terpencil hingga penguatan PAUD—menjadi fokus utama.
Ia juga memberi peringatan keras terkait manajemen anggaran. “Dapodik yang akurat dan penyaluran dana BOS yang tepat guna adalah harga mati. Tidak ada toleransi bagi kebocoran anggaran pendidikan,” ucapnya.
Menyadari potensi daerah, Sarwo mendorong sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri lokal. Fokus hilirisasi sumber daya alam, pertanian presisi, hingga ekonomi digital menuntut kesiapan tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.
“Lulusan SMK dan politeknik harus terkoneksi dengan dunia usaha. Kami fasilitasi pemagangan dan kurikulum berbasis kompetensi agar lulusan lokal menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” kata Sarwo.
Dalam upaya mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, Sarwo mengajak seluruh elemen—mulai dari OPD, sektor swasta melalui program TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), hingga media—untuk berkolaborasi.
Peringatan Hardiknas tahun ini di Murung Raya tidak hanya diisi seremoni, tetapi juga langkah aksi nyata. Rangkaian kegiatan meliputi penandatanganan komitmen lintas OPD, penyerahan SK PPPK bagi guru formasi 2025, serta peluncuran dashboard monitoring pendidikan untuk menjamin transparansi kinerja.
“Birokrasi yang cerdas lahir dari sistem pendidikan yang sehat. Mari jadikan Hardiknas titik tolak kerja yang kolaboratif dan berdampak langsung hingga ke ruang kelas,” pungkasnya. (Lkg)
