PURUK CAHUPURUU —
Puruk cahu –LENTERAKALIMANTAN.NET
Baca Juga:
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya dari Fraksi PKS, Imanudin, S.Pd.I., melayangkan kritik keras terhadap tata kelola program kesejahteraan pemerintah daerah. Ia memperingatkan bahwa kemajuan daerah tidak bisa dicapai hanya dengan slogan dan seremoni, melainkan harus ditopang oleh mekanisme pengawasan yang ketat agar anggaran tidak bocor.
“Perencanaan yang bagus akan kehilangan makna jika tidak diikuti pengawasan ketat dan akuntabilitas anggaran. Masyarakat butuh hasil, bukan sekadar dokumen,” tegas Imanudin saat diwawancarai di Puruk Cahu, Minggu (17/5/2026).
Menurut Imanudin, sejumlah skema kebijakan di Murung Raya sebenarnya sudah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Kendati demikian, konsistensi eksekusi di lapangan masih menjadi ujian berat bagi pemerintah daerah.
Ia merinci tiga simpul krusial yang wajib berjalan sinkron demi mencegah distorsi kebijakan dan potensi kebocoran anggaran:
-
Perencanaan berbasis data yang akurat.
-
Penganggaran yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
-
Pengawasan independen yang berintegritas.
“Jika salah satu simpul ini lemah, dampak program akan terdistorsi dan potensi kebocoran kebijakan terbuka lebar. Alur kerja harus terukur. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus janji,” ujarnya dengan nada retoris.
Lebih lanjut, legislator PKS ini mendorong lahirnya kolaborasi yang lebih kritis antara pihak eksekutif, legislatif, dan elemen masyarakat sipil. Imanudin menggarisbawahi bahwa fungsi checks and balances harus berjalan optimal dalam mengawal uang rakyat.
“Sinergi itu bukan berarti saling mengamini, tetapi saling mengoreksi agar program prioritas benar-benar tepat sasaran,” kata Imanudin. Ia meyakini, kontrol sosial yang kuat dari masyarakat adalah kunci agar setiap rupiah APBD benar-benar terkonversi menjadi kesejahteraan warga.
Sebagai penutup, Imanudin menegaskan komitmennya untuk berdiri di garis depan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pembangunan Murung Raya.
“Tugas kami memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada seremonial. Murung Raya butuh langkah konkret yang berkelanjutan, bukan janji musiman,” pungkasnya.(Lkg)
