Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Kalsel pada Kamis siang, 18 Juni 2025. Membawa poster bertuliskan “Rakyat Menjerit Negara Diam!!!” dan “Utang Negara Kaya Gunung”, massa menyuarakan delapan tuntutan krusial, mulai dari stabilitas ekonomi makro hingga transparansi program populis pemerintah pusat.
Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah ini menggarisbawahi kegelisahan publik atas runtutan kebijakan ekonomi belakangan ini. Di bawah kawalan ketat aparat, koordinator lapangan aksi, Muamar Yahya Nurroziq, mendesak pemerintah bertindak konkret
Dalam orasinya secara bergantian, massa HMI Kalsel menyodorkan delapan poin tuntutan utama yang dinilai langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.
Pertama, mahasiswa mendesak Pemerintah RI dan PT Pertamina (Persero) untuk segera mengevaluasi kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Kebijakan ini dinilai memukul daya beli masyarakat kelas menengah yang berimbas pada rantai pasok harga kebutuhan pokok.
Tuntutan tersebut secara spesifik ditujukan kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan (Sales Area Kalimantan Selatan).
Selain urusan isi dompet konsumen, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan nasional substantif lainnya:
Sektor Fiskal dan Pajak: Mendesak pemerintah mengerem ketergantungan utang luar negeri melalui optimalisasi penerimaan negara dan pemberantasan kebocoran anggaran. Mahasiswa juga meminta evaluasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 agar tidak mencekik UMKM dan pelaku usaha lokal.
Kurs Rupiah: Menuntut langkah konkret memperkuat nilai tukar rupiah lewat penguatan sektor riil dan pembatasan impor non-strategis.
Reformasi Regulasi: Mendesak DPR RI mengevaluasi implementasi UU Kepolisian agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menuntut audit menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap program MBG agar transparan, akuntabel, serta bebas dari celah korupsi (penyimpangan).
Mahasiswa menegaskan agar Pemerintah RI tidak menelurkan kebijakan publik yang mendadak atau “membuat kalangan masyarakat terperangah” tanpa proses partisipatif yang matang.
Setelah melakukan long march dari titik kumpul di eks Hotel A dan berorasi di depan gerbang parlemen, perwakilan massa akhirnya ditemui langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalsel sekitar pukul 15.00 WITA.
Wakil Ketua II DPRD Kalsel H. Alpiya, bersama Anggota Komisi 3 Ahmad Maulana dan Anggota Komisi 4 Atailah Hasbi, berjalan keluar gedung untuk menemui demonstran dan menerima berkas tuntutan mahasiswa untuk diteruskan ke tingkat pusat maupun instansi terkait.
Kendati jumlah massa yang tercatat berkisar antara 75 hingga 200 orang pada puncak aksi, jalannya unjuk rasa ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan. Pengamanan berlapis dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul Rein Krisman Siregar, S.I.K., didampingi Wakapolresta AKBP Arwin Amrih Wientama, S.I.K., M.H.
Tak tanggung-tanggung, sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Kalsel juga turun langsung memantau situasi di lapangan, di antaranya Karoops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto, Dir Krimum Kombes Pol Frido Situmorang, Dir Intelkam Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo, Kabid TIK Kombes Pol Afebrianto Widhi Nugroho, dan Dir Pamobvit Kombes Pol Sukron.
Hingga massa HMI membubarkan diri dengan tertib menjelang sore hari, pihak kepolisian melaporkan situasi di kawasan Jalan Lambung Mangkurat dan area hukum Polresta Banjarmasin tetap berjalan aman, lancar, dan kondusif.
