BANJARBARU, LENTERAKALIMANTAN.NET–
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel sepakat memperketat sinergi guna membentengi masyarakat dari ancaman polarisasi digital. Langkah ini diambil menyusul kian maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga paham pemecah belah yang berseliweran di media sosial di era ketidakpastian global saat ini.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan MUI Provinsi Kalsel Masa Khidmat 2026–2031 yang digelar di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin, 15 Juni 2026.
Baca Juga:
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, menegaskan bahwa keterbukaan informasi saat ini membawa tantangan berat bagi keutuhan berbangsa.
“Nilai-nilai kebangsaan harus kita perkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI Kalsel ini perlu kita sebarkan lebih luas di berbagai lapisan masyarakat,” ujar Gubernur Muhidin dalam sambutan tertulisnya.
Menurut Muhidin, sinergi antara umara (pemerintah) dan ulama menjadi krusial untuk memastikan iklim daerah tetap kondusif. Pemprov Kalsel berharap Mukerda ini tidak sekadar menjadi ajang kumpul normatif, melainkan mampu merumuskan program kerja yang membumi dan taktis dalam merespons persoalan umat, termasuk menangkal isu-isu intoleransi.
“Pemerintah dan ulama kiranya saling merangkul untuk memperkuat soliditas kebangsaan ini, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama,” tambahnya.
Senada dengan pemprov, Ketua MUI Kalsel K.H. Ahmad Syairazi menekankan pentingnya internalisasi semangat inklusif di tubuh organisasi. Di tengah dinamika sosial yang dinamis, ia menginginkan MUI tampil sebagai jangkar kedamaian yang merangkul semua golongan.
“MUI harus menjadi rumah besar umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan. Perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, sebaliknya keberagaman harus menjadi kekuatan,” tegas K.H. Ahmad Syairazi.
Ia menambahkan, tantangan modern yang kompleks tidak bisa diselesaikan secara parsial. Karena itu, pihaknya mendorong kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, organisasi massa Islam, hingga akademisi perguruan tinggi—melalui program kerja yang implementatif dan realistis.
Mukerda perdana yang mengusung tema “Memperkuat Soliditas Kebangsaan di Era Ketidakpastian” ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari pengurus MUI tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Kalsel.
Bobot strategis acara ini terlihat dari hadirnya sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, di antaranya:
-
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq;
-
Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M.;
-
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK;
-
Wakil Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol. Noviar;
-
Kepala Staf Korem 101/Antasari, Kolonel Inf. Roy Fahrur Rozi;
-
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel, Prof. Dr. KH. Hafiz Anshary.
Melalui forum ini, MUI Kalsel membidik target jangka pendek dan panjang untuk mengevaluasi program kerja lama sekaligus menyusun peta jalan (roadmap) organisasi yang responsif terhadap isu-isu kontemporer kemasyarakatan. (adpim/lnk)
