JAKARTA LENTERAKALIMANTAN.NET
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memperkenalkan inovasi Early Warning System (EWS) Kawal Inflasi pada kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Baca Juga:
Kegiatan bertema “Penguatan Peran BUMD Pangan dan Optimalisasi Neraca Pangan Daerah” itu diikuti 53 peserta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan capacity building menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pada hari ini Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Capacity Building TPID Kalimantan Selatan. Selain menghadirkan berbagai narasumber yang membahas BUMD pangan dan pengendalian inflasi, Biro Perekonomian juga memperkenalkan inovasi EWS Kawal Inflasi,” ujarnya.
Eddy menjelaskan, EWS Kawal Inflasi dikembangkan sebagai sistem peringatan dini yang menyajikan informasi kondisi inflasi sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.
“EWS ini penting diketahui, terutama oleh para pengambil kebijakan yang juga menjadi peserta kegiatan ini, mulai dari unsur Biro Perekonomian, dinas pertanian, dinas perdagangan, hingga perangkat daerah lainnya dari kabupaten dan kota,” katanya.
Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari transformasi digital dalam mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan.
“EWS hadir sebagai salah satu solusi dalam pendeteksian dini inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan secara digital. Sistem ini kami kembangkan bersama Badan Pusat Statistik dan saat ini telah diluncurkan sehingga dapat diakses melalui laman kawalinflasi.kalselprov.go.id,” jelas Eddy.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, serta Perumda Pasar Banjarmasin. Materi yang dibahas meliputi penguatan peran BUMD pangan, optimalisasi neraca pangan daerah, dan strategi pengendalian inflasi melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.
Sebanyak 53 peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, serta Kabupaten Tapin, Tanah Bumbu, Tabalong, Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Banjar. Mereka berasal dari perangkat daerah yang membidangi perekonomian, pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, hingga BUMD pangan guna memperkuat koordinasi pengendalian inflasi secara terpadu di Kalimantan Selatan(mckalsel/lnk).
