MURUNG RAYA, LenteraKalimantan.net– Akses digital, jalan penghubung, dan fasilitas pendidikan masih menjadi barang mewah di wilayah pelosok Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini memicu desakan dari warga Desa Batu Karang, Kecamatan Laung Tuhup, yang menuntut pemerintah daerah segera melakukan pemerataan pembangunan agar desa mereka keluar dari isolasi ketertinggalan.
Keluhan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Barlin, S.E., menggelar reses perorangan untuk menyerap aspirasi warga di Desa Batu Karang pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam dialog terbuka tersebut, masyarakat menegaskan bahwa pemenuhan tiga sektor vital—infrastruktur, jaringan internet, dan mutu pendidikan—sudah berada pada tahap mendesak.
Masyarakat Desa Batu Karang secara spesifik menyoroti tiga isu utama yang selama ini menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi mereka:
Baca Juga:
-
Akses Jalur Logistik: Warga mendesak percepatan pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan. Infrastruktur yang buruk dinilai menjadi penghambat utama akses ekonomi, pelayanan kesehatan, dan mobilitas anak sekolah.
-
Isolasi Digital: Penguatan jaringan sinyal internet menjadi tuntutan baru yang krusial. Warga menilai konektivitas digital kini menjadi kebutuhan dasar agar mereka tidak tertinggal dari layanan pemerintahan berbasis elektronik, sistem pendidikan modern, dan pasar UMKM digital.
-
Fasilitas Pendidikan Minim: Masyarakat meminta pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang layak agar anak-anak di desa tersebut memiliki daya saing yang setara dengan wilayah perkotaan.
“Apa yang disampaikan warga hari ini bukan sekadar usulan. Ini adalah kebutuhan dasar. Tugas kami di DPRD adalah memastikan suara ini diterjemahkan menjadi program dan anggaran yang nyata,” tegas Barlin di hadapan warga pada, Senin (2/7/26)
Barlin menekankan bahwa agenda reses ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanat konstitusi yang wajib ditindaklanjuti secara konkret dalam perencanaan dan penganggaran daerah bersama pihak eksekutif.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga akses informasi. Tidak boleh ada desa yang tertinggal,” ujarnya menambahkan.
Di sisi lain, Barlin mengapresiasi sikap kritis dan partisipasi aktif warga Batu Karang yang terus mengawal jalannya pemerintahan. Ia mengklaim bahwa sinergi antara legislatif dan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya telah mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan.
“Alhamdulillah, beberapa usulan tahun sebelumnya sudah mulai kita lihat hasilnya. Ada peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan sarana keagamaan, serta penguatan sektor pertanian yang kini berjalan sesuai harapan warga,” ungkap Barlin.
Kendati demikian, ia berjanji akan terus menekan Pemerintah Kabupaten Murung Raya agar alokasi anggaran ke depan lebih berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan merata.
“Ke depan kita akan terus dorong agar pembangunan di Desa Batu Karang berjalan merata, inklusif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.
