BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 tetap mengedepankan efektivitas anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor digitalisasi dan infrastruktur teknologi informasi.
Baca Juga:
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, usai mengikuti Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Komisi I DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas, seluruh kepala bidang, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, serta perwakilan dari masing-masing bidang.
Muhamad Muslim mengatakan penyusunan program kerja tahun 2027 dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, seluruh indikator kinerja utama ditargetkan tetap tercapai melalui strategi yang lebih efektif.
“Prinsipnya kami melakukan penyesuaian terhadap prioritas program. Harapan kami, meskipun ada efisiensi anggaran, kinerja Diskominfo tetap dapat dipertahankan,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan mengalihkan sejumlah kegiatan dari metode tatap muka menjadi daring apabila memungkinkan. Langkah tersebut dinilai mampu menghemat anggaran tanpa mengurangi substansi maupun hasil yang ingin dicapai.
Ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak akan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program yang bersifat pengembangan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sementara layanan prioritas tetap dipertahankan.
“Kami tetap menjaga indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Yang dilakukan adalah penyesuaian pada program-program pengembangan agar lebih realistis dengan kondisi anggaran saat ini,” jelasnya.
Muhamad Muslim menambahkan, pelayanan publik berbasis digital menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran 2027. Karena itu, infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi informasi yang mendukung layanan pemerintahan akan tetap dipertahankan.
“Infrastruktur jaringan yang kami fasilitasi tidak boleh berkurang. Yang terpenting kualitas layanan tetap terjaga sehingga pelayanan publik bisa semakin cepat, sederhana, dan memanfaatkan teknologi secara optimal,” katanya.
Dalam pembahasan bersama DPRD, lanjutnya, terdapat sejumlah masukan konstruktif, termasuk usulan penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib seperti sewa lisensi aplikasi dan sistem keamanan siber agar dapat terpenuhi selama 12 bulan.
Ia menyebut usulan tambahan anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan sehingga besarannya belum bersifat final. Seluruh kebutuhan akan dihitung secara cermat sesuai skala prioritas dan manfaat yang dihasilkan.
“Yang kami usulkan benar-benar kebutuhan. Semua masih berproses dan akan disesuaikan dengan hasil pembahasan anggaran. Dukungan serta berbagai masukan dari DPRD menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyempurnakan rencana kerja tahun 2027,” tutupnya(mckalsel/lnk).
