BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan menginisiasi Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pengamanan informasi serta peningkatan ketahanan siber daerah.
Baca Juga:
Kegiatan yang dirangkai dengan pembahasan serta rencana penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan di Aula Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Pertemuan ini melibatkan berbagai unsur instansi strategis, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan, Lanud Syamsuddin Noor, serta Lanal Banjarmasin.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintah.
Baca Juga:
Ia menjelaskan berdasarkan data pemantauan yang dilakukan, setiap bulan terdapat belasan hingga puluhan anomali yang terdeteksi pada sistem digital milik pemerintah daerah.
“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu sistem aplikasi dan website kita juga sempat mengalami gangguan. Apakah itu hanya uji coba atau sudah mengarah pada tindakan kriminal tentu hal tersebut harus kita waspadai bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalimantan Selatan telah membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat. Saat ini, tim CSIRT telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
“Artinya secara tim respon cepat kita sudah memiliki jaringan di seluruh daerah. Namun tentu saja masih banyak pekerjaan rumah ke depan, terutama terkait penguatan sumber daya, fasilitas, serta optimalisasi sistem yang ada,” katanya.
Muhamad Muslim menambahkan serangan siber yang semakin masif berpotensi menimbulkan gangguan tidak hanya pada sistem informasi pemerintahan, tetapi juga terhadap stabilitas keamanan wilayah secara lebih luas.
Melalui forum ini, pemerintah daerah mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi lintas instansi untuk melakukan identifikasi dini, langkah pencegahan, serta respon cepat apabila terjadi potensi ancaman terhadap sistem informasi pemerintah.
Baca Juga:
“Melalui forum ini kita ingin menyamakan persepsi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing instansi. Nantinya hal tersebut akan dirumuskan menjadi butir-butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalimantan Selatan, Sucilianita Akbar mengungkapkan berdasarkan data pemantauan terbaru jumlah serangan siber di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup signifikan.
Ia menyebutkan pada bulan Desember tercatat sebanyak 36.925 serangan siber yang terdeteksi. Sementara pada bulan Januari tercatat sebanyak 11.617 serangan dan pada bulan Februari sebanyak 9.663 serangan.
Baca Juga:
“Memang terlihat ada penurunan jumlah serangan pada awal tahun ini, namun hal tersebut tidak berarti ke depan tidak akan terjadi lonjakan kembali. Ancaman siber tetap harus kita waspadai secara serius,” ujarnya.
Ia menambahkan sebagian besar serangan siber yang terdeteksi menargetkan alamat IP sistem jaringan milik pemerintah daerah. Diskominfo juga melakukan pemantauan harian terhadap potensi ancaman yang terjadi pada infrastruktur digital pemerintah.
Melalui inisiasi Forkom KAMI ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat membangun sistem keamanan informasi yang lebih terintegrasi serta memperkuat ketahanan siber daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang aman dan berkelanjutan(mckalsel/lnk).
Baca Juga:
