Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H., melontarkan kritik tajam terhadap proses pengambilan kebijakan publik yang cenderung terburu-buru. Ia mendesak agar seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, kembali membudayakan musyawarah mufakat sebelum menetapkan aturan yang bersifat prinsipil.
Langkah ini dinilai krusial sebagai filter untuk mencegah lahirnya kebijakan yang mencederai rasa keadilan di masyarakat.
“Setiap kebijakan menyentuh hajat hidup warga. Karena itu harus dibahas secara cerdas, cermat, dan humanis. Jangan sampai ada yang merasa ditinggalkan,” ujar Rumiadi dengan nada tegas di Puruk Cahu, Selasa, 5 Mei 2026.
Menurut Rumiadi, regulasi tidak boleh hanya berhenti pada aspek legal formal. Agar efektif di lapangan, sebuah aturan harus memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ia menekankan bahwa ruang dialog yang terbuka memungkinkan adanya koreksi, penyempurnaan, hingga penyesuaian dengan kearifan lokal sebelum produk hukum disahkan.
Politikus ini optimistis, dengan menempatkan dialog di posisi tertinggi, potensi konflik di akar rumput dapat ditekan seminimal mungkin. Ia ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah cerminan dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan target administratif.
Dalam arahannya, Rumiadi secara khusus menyinggung filosofi lokal Handep Hapakat—sebuah nilai luhur gotong royong dan kesepakatan bersama yang menjadi identitas masyarakat Murung Raya. Ia menilai filosofi ini adalah obat mujarab untuk meredam ego sektoral yang kerap menghambat kemajuan daerah.
“Murung Raya punya nilai luhur Handep Hapakat. Mari kita hidupkan kembali budaya itu dalam setiap pengambilan keputusan,” tegasnya.
Ketua DPRD Murung Raya ini berharap musyawarah mufakat tidak hanya menjadi jargon, melainkan napas utama dalam birokrasi daerah. Ia meyakini, pola komunikasi yang inklusif akan melahirkan pelayanan publik yang lebih transparan dan berkeadilan sosial.
Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan secara aktif, pembangunan di Murung Raya diharapkan tidak lagi berjalan searah, melainkan menjadi gerakan kolektif yang memperkuat harmoni daerah.
