
BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Di tengah khidmatnya suasana Ramadan, Gedung Paripurna “Rumah Banjar” menjadi saksi bisu pertemuan krusial antara legislator dan mahasiswa. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., menyatakan kesiapannya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Satuan Tugas (Satgas) guna menyikat praktik mafia tanah dan pertambangan ilegal di Bumi Antasari.
Pernyataan tersebut terlontar saat Supian HK menemui massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel, Jumat (13/03/26) siang.
Massa mahasiswa yang sebelumnya berorasi secara bergantian di depan kantor legislatif, disambut langsung oleh Supian HK yang didampingi anggota DPRD lainnya, Habib Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani. Meski berlangsung di tengah bulan suci, aksi penyampaian aspirasi tetap berjalan tertib dan kondusif di bawah pengawalan ketat jajaran Kapolda Kalsel.
Usai berdialog di halaman, perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk ke ruang prestisius Gedung Paripurna untuk memaparkan poin-poin tuntutan secara mendalam.
Setidaknya ada tiga isu fundamental yang disuarakan mahasiswa dalam pertemuan tersebut:
✅Reformasi Kepolisian: Mendesak Kapolri mengevaluasi sistem penegakan hukum dan memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal.
✅Kesejahteraan Nelayan: Menuntut penyederhanaan birokrasi perizinan nelayan di wilayah Kotabaru yang selama ini dinilai berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat pesisir.
✅Lingkungan dan Agraria: Mendesak pemberantasan tambang ilegal, mafia tanah, serta penanganan pencemaran lingkungan yang merugikan warga.
Menanggapi rentetan tuntutan tersebut, Supian HK memberikan apresiasi tinggi terhadap cara mahasiswa menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran mahasiswa selaras dengan agenda prioritas DPRD Kalsel saat ini.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” tegas Supian HK di hadapan mahasiswa.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Ketua DPRD Kalsel tersebut langsung menerima dan menandatangani seluruh naskah tuntutan mahasiswa. Ia berjanji akan memboyong aspirasi ini ke Senayan untuk didialogkan dengan DPR RI, guna memastikan suara dari daerah mendapat atensi di level nasional.(*)











