Tanah Bumbu, Lenterakalimantan.net – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi ke sejumlah SPBU, Jumat (8/5/2026), sebagai tindak lanjut rapat kerja bersama Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, Organda, dan pemerintah daerah terkait distribusi BBM subsidi.
Monitoring dilakukan di SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban dengan fokus pengawasan terhadap penyaluran solar subsidi yang diduga masih rawan penyimpangan serta aktivitas pelangsir di lapangan.
Kegiatan tersebut berlangsung tanpa keterlibatan wartawan maupun media yang sehari sebelumnya mengikuti rapat resmi pembahasan distribusi BBM subsidi di kantor DPRD Tanah Bumbu.
Staf Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Azis Siswanto, mengakui monitoring dilakukan secara mendadak sehingga media belum sempat dilibatkan. Meski demikian, dokumentasi dan informasi kegiatan tetap diperoleh melalui staf Komisi II DPRD yang ikut dalam monitoring lapangan. Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobi Rahman, menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperketat karena penggunaan BBM subsidi di daerah terus meningkat.
“Pemerintah pusat memang sudah memberikan subsidi, tetapi penggunaan BBM terus meningkat. Apalagi ada dugaan penggunaan untuk aktivitas tambang emas,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD tidak ingin kebijakan subsidi justru memberatkan masyarakat kecil. Namun, dugaan permainan distribusi solar subsidi tetap harus menjadi perhatian serius dan ditindak sesuai aturan.
“Kalau memang ada kelonggaran untuk masyarakat kecil tentu harus bijaksana, tetapi dugaan permainan distribusi solar subsidi tetap harus menjadi perhatian serius,” katanya.
DPRD juga menyoroti adanya dugaan operator maupun pihak tertentu yang bermain dalam distribusi dan harga BBM subsidi. Karena itu, pemeriksaan dilakukan langsung di lapangan sebagai bentuk pengawasan sekaligus evaluasi terhadap pengelolaan SPBU.
Selain itu, DPRD turut menyoroti kendaraan yang diduga tidak aktif pajak namun masih menikmati BBM subsidi.
“Kendaraan yang taat pajak tentu memiliki kewajiban yang jelas. Sementara ada dugaan kendaraan yang tidak aktif pajak justru masih menikmati subsidi,” tegas Bobi.
Monitoring di SPBU Pagatan dihadiri Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, anggota Komisi I H. Irin, unsur kecamatan, TNI-Polri, Dinas Perhubungan, serta pengawas SPBU Pagatan.
Sementara monitoring di SPBU Sungai Loban turut dihadiri jajaran DPRD, unsur Forkopimcam, Dinas Perhubungan, serta pengawas SPBU Sungai Loban.
Kasubag Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu, Dewi Rosana, bersama staf sekretariat DPRD juga ikut mendampingi kegiatan tersebut.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, pihak media turut berupaya meminta izin kepada pengelola SPBU untuk mengambil dokumentasi langsung di lokasi monitoring. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola SPBU terkait permohonan tersebut.
