MURUNG RAYA — LENTERAKALIMANTAN.NET
Ketergantungan masyarakat wilayah Barito Hulu pada transportasi air dinilai sudah berada pada titik krusial yang mengancam keselamatan. Perubahan arus sungai yang kian deras dan tidak menentu kini menjadi hantu menakutkan bagi mobilitas warga sehari-hari.
Merespons kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi PKS, Fitriadi Faiq, mendesak pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan konektivitas darat menuju wilayah Barito Hulu. Desakan ini disampaikan langsung pada Selasa, 26 Mei 2026, sebagai langkah konkret memutus isolasi geografis yang mendera warga setempat.
Baca Juga:
Menurut Fitriadi, medan sungai di hulu Barito saat ini menghadirkan tantangan sekaligus ancaman serius. Warga yang terpaksa mengandalkan perahu motor untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kini harus bertaruh nyawa akibat karakteristik sungai yang kian fluktuatif.
“Semakin ke hulu, beban risiko yang ditanggung warga semakin besar. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan tanpa solusi sistemik,” ujar Fitriadi menegaskan urgensi situasi di lapangan.
Ia menambahkan bahwa tanpa adanya alternatif jalur darat, masyarakat Barito Hulu akan terus terjebak dalam lingkaran kerentanan fisik maupun ekonomi.
Fitriadi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah hulu tidak boleh lagi dipandang sebagai proyek opsional, melainkan hak dasar warga yang wajib dipenuhi negara. Akses darat yang aman diyakini akan menjadi katalisator utama dalam mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
“Semakin cepat infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana penunjang lainnya diselesaikan, semakin besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Secara rinci, Fitriadi memaparkan tiga dampak instan jika jalur darat berhasil ditembus:
-
Logistik & Ekonomi: Memangkas biaya dan memperlancar distribusi barang pokok ke desa-desa terpencil.
-
Layanan Publik: Mempercepat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan darurat dan sekolah.
-
Pemerataan: Membuka ruang tumbuh bagi ekonomi lokal yang selama ini tersendat akibat biaya angkut air yang mahal.
Sebagai langkah konkret secara politik, Fitriadi mendorong agar megaproyek pembangunan jalur darat ke wilayah hulu ini segera dimasukkan ke dalam skala prioritas utama pada perencanaan anggaran dan program kerja daerah (APBD) mendatang.
Bagi Fraksi PKS, konektivitas darat yang tangguh bukan sekadar membangun aspal, melainkan fondasi utama untuk menutup jurang kesenjangan sosial, memperkuat ketahanan wilayah, dan menaikkan taraf hidup masyarakat Barito Hulu yang selama ini merasa dianaktirikan oleh geografi. (Lkg)
