Banjarmasin LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air di kawasan Banua Anam. Langkah tersebut difokuskan pada pengendalian banjir dan peningkatan layanan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah.
Baca Juga:
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu agenda strategis yang terus dikawal pemerintah daerah melalui sinergi dengan kementerian terkait.
Ia menjelaskan, pada akhir Juli 2026 Pemprov Kalsel mendampingi enam kepala daerah di kawasan Banua Anam melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan kebutuhan penanganan banjir dan pengembangan jaringan irigasi.
“Kami mengawal enam bupati untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah terkait pengendalian banjir dan irigasi. Alhamdulillah, respons dari Ditjen Sumber Daya Air sangat positif,” ujar Suprapti saat Bincang Santai Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan bersama insan media di Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah pusat memberikan sinyal positif terhadap rencana pembangunan dua bendung di kawasan Banua Anam, yakni Bendung Pitap dan Bendung Pancur Hanau, yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.
Menurut Suprapti, keberadaan dua bendung tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan ketersediaan air untuk mendukung sektor pertanian di wilayah Banua Anam.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.
Selain itu, Kalimantan Selatan juga ditetapkan sebagai satu dari empat provinsi yang mendapat penugasan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 sebagai kawasan pengembangan swasembada pangan, energi, dan air. Program tersebut akan dilaksanakan di seluruh 13 kabupaten/kota dengan pendekatan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
“Program ini sedang berproses di tingkat Kementerian Koordinator dan Bappenas. Kalimantan Selatan memperoleh apresiasi karena memiliki kelengkapan data yang dinilai paling siap dibandingkan daerah lain,” katanya.
Suprapti optimistis program strategis tersebut akan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, permukiman, hingga infrastruktur.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berkolaborasi sehingga program strategis ini mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun ke depan,” tutupnya(mckalsel/lnk).
