BARITO TUHUP RAYA, LENTERAKALIMANTAN.NET—
Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembenahan infrastruktur jalan dan sektor pertanian dalam APBD. Hal ini menyusul banyaknya keluhan warga terkait jalan desa yang rusak parah serta kelangkaan pupuk yang mengancam roda perekonomian hilir di pedalaman Kalimantan Tengah.
Tuntutan tersebut mengemuka saat Rumiadi menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Desa Baloi, Kecamatan Barito Tuhup Raya, pada Minggu (5/7/2026). Dalam pertemuan tatap muka di Daerah Pemilihan (Dapil) II tersebut, warga memprotes kondisi jalan berlubang yang kerap membuat truk pengangkut hasil panen mogok, tingginya biaya logistik, hingga minimnya pendampingan dari penyuluh pertanian.
Baca Juga:
“Usulan prioritas yang kami terima di Desa Baloi sangat jelas. Warga meminta peningkatan infrastruktur desa dan dukungan nyata untuk sektor pertanian. Bukan wacana. Mereka butuh program yang bisa dirasakan tahun ini,” ujar Rumiadi kepada awak media usai menyerap aspirasi warga, Minggu (5/7/2026).
Rumiadi menegaskan bahwa seluruh keluhan warga Desa Baloi tidak boleh hanya berakhir sebagai dokumen formalitas semata. Anggota legislatif dari Dapil II ini berkomitmen untuk mengintegrasikan tuntutan tersebut ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dikawal ketat hingga tahap penganggaran daerah.
“Ini bukan daftar wishlist. Ini kebutuhan dasar manusia. Tugas kami menyerap, merumuskan dalam Pokir, dan mengawal sampai masuk APBD. Kalau berhenti di catatan, sama saja kita mengkhianati kepercayaan warga,” tegas Rumiadi.
Ia menambahkan, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Murung Raya harus segera dipangkas. Menurutnya, target kesejahteraan daerah tidak akan pernah tercapai selama petani di sektor akar rumput dibiarkan berjuang sendiri tanpa intervensi kebijakan yang berpihak.
Pertemuan yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh adat, pemuda, hingga perwakilan perempuan tersebut berlangsung dinamis. Warga menilai, lambatnya respons pemerintah terhadap perbaikan jalan dan irigasi pertanian membuat roda ekonomi di Desa Baloi mengalami stagnasi.
“Reses ini adalah jembatan. Jangan sampai jembatannya rapuh dan putus di tengah. Suara dari Baloi harus sampai ke meja kebijakan, lalu kembali lagi ke sini dalam bentuk semen, aspal, dan bantuan pertanian,” pungkas Rumiadi.
Di akhir sesi reses, salah seorang petani setempat menyampaikan pesan menohok yang menggambarkan realitas riil di lapangan. Message ini sekaligus menjadi catatan kritis bagi performa eksekutif dan legislatif Murung Raya ke depan.
“Pak, kami tidak minta gedung megah. Kami hanya minta jalan yang tidak bikin motor kami rusak, dan pertanian yang bisa menyekolahkan anak kami,” cetus petani tersebut.
