BANJARMASIN – LENTERAKALIMANTAN.NET
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, mengambil langkah tegas dalam efisiensi anggaran daerah. Mulai Selasa, 23 Juni hingga 3 Juli 2026, TP PKK Kalsel akan turun langsung ke enam kabupaten/kota terpilih untuk melakukan verifikasi lapangan Lomba PKK. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, proses penilaian kali ini dipastikan berjalan tanpa seremonial mewah demi menghemat anggaran.
Keputusan strategis tersebut dimatangkan dalam Rapat Rutin Bulanan TP PKK Kalsel yang digelar di Ruang Sasangga Banua, Siring 0 Kilometer, Banjarmasin, Senin, 22 Juni 2026. Forum koordinasi ini mengumpulkan seluruh pengurus untuk menyisir kesiapan logistik, validitas data bantuan sosial, hingga teknis pelayanan masyarakat.
Baca Juga:
“Rapat hari ini sangat penting, mengingat mulai besok, 23 Juni 2026 hingga 3 Juli 2026, kita TP PKK Provinsi Kalsel nanti akan turun langsung ke lapangan. Untuk itu, saya harapkan baik sekretariat maupun pokja-pokja untuk mempersiapkan kegiatan yang akan kita laksanakan,” ujar Hj. Fathul Jannah Muhidin saat memimpin rapat.
Fathul Jannah menekankan bahwa pemangkasan acara seremonial bertujuan agar jajarannya bisa lebih fokus pada substansi penilaian, seperti ketelitian, objektivitas, dan kelengkapan administrasi yang menjadi indikator keberhasilan program PKK di daerah. Langkah ini diharapkan membuat potret kondisi riil kesehatan keluarga, pendidikan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial di akar rumput menjadi lebih akurat.
“Pertama kesiapan verifikasi lapangan Lomba PKK di enam kabupaten/kota terpilih. Penilaian dilakukan tanpa seremonial untuk efisiensi penggunaan anggaran di kabupaten/kota, sehingga ketelitian dan objektivitas harus diutamakan. Sebagai ketua, ulun meminta kelengkapan administrasi dan kepastian jadwal kunjungan,” tegasnya.
Selain berfungsi sebagai instrumen penilaian, verifikasi lapangan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang pembinaan berkelanjutan. Menurut Fathul Jannah, dengan turun langsung, TP PKK Provinsi dapat melihat langsung efektivitas program kemitraan yang berjalan di daerah.
“Dengan turun langsung ke lapangan, kita bisa melihat kondisi yang sebenarnya sekaligus memastikan program-program PKK berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Bersamaan dengan agenda verifikasi tersebut, PKK Kalsel menggandeng Dinas Sosial Provinsi Kalsel untuk menggeber penyaluran 2.800 paket sembako tahap kedua. Fathul Jannah mewanti-wanti anggotanya agar proses distribusi ini diawasi secara ketat agar tidak salah sasaran dan bebas dari produk kedaluwarsa.
“Distribusi paket sembako tahap kedua, dengan total sebanyak 2.800 paket yang kita salurkan bersamaan saat turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Ulun mengharapkan penyaluran paket tersebut tepat sasaran sesuai dengan apa yang kita pertanggungjawabkan,” ungkap Fathul Jannah.
Ia juga menambahkan instruksi spesifik terkait kelayakan komoditas: “Paket sembako yang akan dibagikan harus dicek dan dipastikan kembali kualitasnya, agar tidak ada barang kedaluwarsa ataupun barang yang kurang bagus kualitasnya.”
Bukan hanya agenda luar kota, TP PKK Kalsel juga telah mengunci jadwal aksi sosial terdekat di Ibu Kota Provinsi. Pada Rabu, 24 Juni 2026, organisasi ini akan menggelar sunatan massal sekaligus penyerahan paket sembako yang dikhususkan bagi para kader PKK Kota Banjarmasin di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
“Pada kegiatan sunatan massal dan penyerahan paket sembako bagi kader PKK Kota Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Tolong pastikan lagi sembako dibagikan dengan tepat sasaran. Paket-paket sembako ini agar disalurkan secepatnya,” cetus Fathul Jannah.
Di akhir arahannya, istri Gubernur Kalsel ini mengingatkan bahwa ritme kerja yang padat selama beberapa pekan ke depan memerlukan koordinasi lintas sektoral yang solid. Ia meminta sistem pelaporan berkala (monitoring) diaktifkan guna mengantisipasi kendala tak terduga di lapangan.
“Terakhir, ulun juga meminta disiapkan tindak lanjut dan monitoring dengan laporan secara berkala agar setiap kendala dapat kita atasi dan kita bicarakan bersama. Dengan padatnya kegiatan kita, baik sekretariat maupun pokja agar selalu berkoordinasi dan saling berbagi informasi kegiatan yang dikerjakan masing-masing pokja,” pungkasnya. (Adpim/Lnk)
