Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, terancam lumpuh sebelum dimulai. Meski pembangunan fisik Dapur Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) telah rampung 100 persen, fasilitas tersebut kini terbengkalai bak “menara gading”. Penyebabnya, Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini belum menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST), membuat modal para investor lokal tertanam tanpa kepastian operasional.
Mandeknya proyek strategis nasional ini memicu kepanikan di kalangan penanam modal. Mereka mendesak Koordinator Wilayah BGN dan Satgas Percepatan Pembangunan Dapur SPPG segera memberikan kejelasan hukum dan jadwal operasional. Jika terus dibiarkan, aset bernilai miliaran rupiah tersebut dikhawatirkan mengalami degradasi fisik.
Seorang perwakilan investor yang meminta identitasnya dirahasiakan mengeluhkan lambatnya respons birokrasi, padahal dari sisi korporasi, kewajiban pembangunan telah dipenuhi seluruhnya.
“Kami sudah menyelesaikan semuanya sesuai target. Bangunan siap, sarpras (sarana prasarana) siap, namun sampai sekarang tidak ada titik terang kapan operasional akan dimulai. Kondisi ini membuat modal kami tertanam dan belum ada kepastian pengembalian,” ujarnya kepada media, Minggu (14/6/26)
Sengkarut administratif ini memantik kritik tajam dari elemen masyarakat sipil di pedalaman Kalimantan Tengah. Didi Nurhadi, pemerhati pembangunan desa di Murung Raya yang akrab disapa Babe, menegaskan bahwa ego birokrasi tidak boleh menyandera hak pemenuhan gizi masyarakat.
Babe mendesak BGN tingkat wilayah bergerak taktis untuk menyelesaikan urusan prinsipil pasca-konstruksi.
“Kita sangat berharap kepada BGN, khususnya Koorwil Murung Raya, agar semua Dapur SPPG 3T yang memang sudah benar-benar siap secara fisik bisa disegerakan penyelesaian administrasinya, baik yang sifatnya prinsip maupun non-prinsip antara pihak investor dengan BGN,” tegas Babe.
Menurutnya, pemerintah harus mematok tenggat waktu yang ketat mengingat urgensi program ini bagi kelompok rentan di desa.
“Paling tidak, sebelum dimulainya tahun ajaran baru, Dapur SPPG 3T yang sudah selesai total harus bisa beroperasional. Ini penting agar masyarakat bisa segera menikmati manfaatnya, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil (bumil), dan lansia yang benar-benar sangat mengharapkan implementasi nyata dari program Makan Bergizi Gratis ini,” tambah Babe.
Kelanjutan program MBG di wilayah 3T kini bergantung pada respons cepat pemerintah pusat. Berdasarkan situasi di lapangan, terdapat tiga langkah konkrit yang mendesak untuk segera dieksekusi:
Percepatan Validasi Administrasi: Merampungkan verifikasi hubungan kerja sama antara BGN dan investor pasca-pembangunan fisik selesai.
Penerbitan BAST: Menginstruksikan Satgas atau Koorwil untuk segera menerbitkan BAST bagi fasilitas yang telah memenuhi kualifikasi teknis.
Optimalisasi Hak dan Manfaat: Memastikan kepastian pengembalian modal investor berjalan sesuai regulasi, beriringan dengan dibukanya akses gizi bagi kelompok prioritas di desa.
Integritas program nasional ini kini dipertaruhkan. Pemerintah pusat diharapkan segera mengambil sikap tegas demi memberikan keadilan bagi investor dan memenuhi hak gizi generasi masa depan di pedalaman Kalimantan Tengah.
