PURUK CAHU – LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Kabupaten dan DPRD Murung Raya resmi membuka pembahasan arah kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2027. Sinergi ini ditandai lewat Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya pada Senin, 13 Juli 2026.
Dua agenda strategis langsung digulirkan dalam rapat tersebut: penyampaian hasil reses anggota legislatif dari 10 kecamatan serta penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2027 oleh pihak eksekutif. Langkah ini diambil untuk memastikan postur anggaran tahun depan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat bawah, bukan sekadar kepentingan birokrasi.
Baca Juga:
Bupati Murung Raya, Heriyus Midel Yoseph, S.E., yang diwakili oleh Penjabat (Pj) Sekda Drs. Sarwo Mintarjo, menyerahkan langsung dokumen KUA-PPAS 2027 kepada pimpinan DPRD. Dalam pidatonya, Bupati memberikan peringatan keras agar penyusunan anggaran tidak terjebak pada formalitas administrasi.
“Fokus kita jelas. Anggaran harus berdampak. Pembangunan harus terasa sampai ke pelosok. Tidak ada lagi program yang hanya seremonial,” tegas Pj Sekda, Sarwo Mintarjo, saat membacakan arahan tertulis Bupati Heriyus.
Untuk mengunci target tersebut, Pemkab Murung Raya menetapkan lima program prioritas yang akan menjadi poros utama pembangunan pada tahun 2027:
-
Infrastruktur Dasar Berkeadilan: Percepatan pembangunan jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan elektrifikasi hingga ke wilayah perbatasan demi membuka isolasi ekonomi.
-
Penguatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Pemerataan sebaran tenaga medis dan guru, peningkatan mutu, serta pemenuhan fasilitas fasilitas pelayanan dasar yang layak.
-
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Stimulus bagi UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
-
Peningkatan SDM dan Perlindungan Sosial: Program pelatihan kerja terpadu, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta proteksi bagi kelompok rentan.
-
Tata Kelola Pemerintahan Profesional: Akselerasi digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, dan penguatan akuntabilitas kinerja ASN.
Aspirasi yang dihimpun para anggota dewan selama masa reses dipastikan menjadi blueprint utama dalam menyaring kelima prioritas tersebut. Masalah klasik seperti aksesibilitas antardesa, mutu sekolah, hingga fasilitas kesehatan di pelosok menjadi poin krusial yang disorot legislatif.
Merespons draf fiskal eksekutif, Pimpinan DPRD Murung Raya menyambut baik arah kebijakan tersebut. Pihak legislatif berkomitmen untuk mengawal ketat setiap tahapan pembahasan agar alokasi anggaran tidak melenceng dari pemenuhan hak publik.
Rapat paripurna ini menjadi sepak mula krusial bagi eksekutif dan legislatif untuk merumuskan APBD 2027 yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, demi mewujudkan Murung Raya yang maju, mandiri, dan sejahtera.
