PURUK CAHU – LENTERAKALIMANTAN.NET Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), H. Johansyah, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melahirkan kebijakan yang “buta” akibat data yang keliru. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi yang akurat dan akuntabel adalah harga mati sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Johansyah, validitas data menjadi kunci krusial agar intervensi kebijakan yang dirumuskan eksekutif bisa tepat sasaran, terutama bagi para pelaku usaha dan masyarakat bawah.
Baca Juga:
“Data yang valid menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha dan masyarakat,” ujar Johansyah di Puruk Cahu, Selasa (23/6).
Politikus ini menilai Sensus Ekonomi memiliki urgensi yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan administrasi atau menghitung jumlah pelaku usaha di atas kertas. Sensus harus mampu memotret kondisi riil perekonomian di lapangan secara utuh.
Informasi makro dan mikro—mulai dari skala usaha, peta sektor yang tengah berkembang, hingga hambatan nyata yang mencekik pelaku usaha kecil dan menengah (UKM)—wajib terekam dengan presisi. Tanpa rekam data yang kuat, kebijakan yang dihasilkan dinilai hanya akan menjadi macan kertas yang gagal menjawab kebutuhan di lapangan.
Akurasi data ini, lanjut Johansyah, secara otomatis akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola program-program pemberdayaan ekonomi.
“Dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, alokasi anggaran dan program pembinaan dapat diarahkan secara lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Johansyah mengetuk kesadaran masyarakat dan seluruh pelaku usaha di Murung Raya untuk membuka diri dan berpartisipasi aktif saat proses pendataan berlangsung. Kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan data dinilai sangat vital agar hasil sensus mencerminkan realitas objektif, sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Legislator ini berharap, output dari Sensus Ekonomi ini nantinya dapat menjadi blue print atau acuan bersama bagi pihak legislatif maupun eksekutif. Target akhirnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
“Dengan data yang kuat, diharapkan kebijakan yang lahir mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” pungkas Johansyah.
(Muslim)
