BANJARMASIN – LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan percepatan pembenahan infrastruktur digital untuk memangkas kesenjangan akses internet. Hingga April 2026, tercatat masih ada 201 desa dari total 2.015 desa di 13 kabupaten/kota yang masih masuk dalam kategori blankspot atau belum terjangkau konektivitas digital.
Baca Juga:
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menekankan bahwa akses internet saat ini telah bertransformasi dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan, ketergantungan layanan publik terhadap konektivitas digital membuat penyelesaian blankspot menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.
“Ragam kondisi geografis, mulai dari wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, hingga daerah dengan keterbatasan infrastruktur, menjadi kendala utama mengapa ratusan desa di Kalsel belum terlayani secara optimal,” ujar Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Rabu (29/4).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, H. M. Muslim, merinci bahwa data tersebut menjadi pijakan utama pemerintah daerah untuk menyusun strategi intervensi. Menurutnya, pemetaan wilayah blankspot menjadi krusial agar pembangunan menara telekomunikasi lebih tepat sasaran.
Baca Juga:
Muhidin menegaskan, upaya mengentaskan blankspot tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga operator telekomunikasi untuk memperkuat sinergi. Terlebih, tidak semua wilayah blankspot masuk dalam kategori Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang mendapatkan pendanaan penuh dari pemerintah pusat.
“Untuk wilayah di luar cakupan 3T, kita harus berkolaborasi. Misalnya, pemda menyediakan infrastruktur pendukung, sementara pihak operator melakukan pengembangan jaringan. Dengan skema ini, pembangunan jaringan diharapkan lebih cepat dan efisien,” kata Muhidin.
Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kalsel, pimpinan daerah kabupaten/kota, serta asosiasi penyedia jasa internet.
Baca Juga:
Sejumlah ahli dan pemangku kebijakan hadir sebagai narasumber, di antaranya perwakilan dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Kalsel, serta perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Melalui forum ini, Muhidin berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi terkait skala prioritas wilayah yang harus segera ditangani. “Saya ingin langkah-langkah konkret segera disusun agar masyarakat di pelosok Kalsel bisa merasakan pemerataan akses digital dan manfaat pembangunan secara adil,” ujarnya menutup pernyataan. (Adpim/lnk)
Related Posts:
Baca Juga:
