JAKARTA — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014–2016, Prof. Yuddy Chrisnandi, menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusional penuh untuk menjalankan masa jabatan hingga 2029. Ia menilai spekulasi mengenai kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan tidak memiliki pijakan fakta politik maupun ekonomi yang memadai.
Pernyataan itu disampaikan Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 30 Agustus 2026, saat menanggapi spekulasi yang berkembang di ruang publik mengenai kemungkinan terjadinya pergantian kekuasaan sebelum 2029.
Menurut Yuddy, masa jabatan Prabowo harus dilihat dalam kerangka konstitusional. Prabowo, kata dia, telah memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum yang mencakup tahapan pendaftaran, pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil.
“Sebagai akademisi politik, saya melihat 2029 harus berada dalam sebuah skenario konstitusional. Presiden Prabowo dipilih secara demokratis, ditetapkan lewat proses konstitusi yang begitu ketat dari mulai pendaftaran, pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu yang tidak bisa diganggu gugat. Beliau menang secara de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Dalam skenario konstitusional, jabatan Presiden Prabowo berlaku satu periode penuh hingga 2029. Legitimasi demokrasi telah diberikan kepada Presiden Prabowo untuk memimpin sampai selesai periodenya,” ujar Yuddy.
Yuddy menilai prediksi mengenai pergantian kekuasaan yang hanya bertumpu pada insting politik tidak cukup untuk menjadi dasar dalam membaca arah pemerintahan. Menurut dia, analisis politik semestinya ditopang fakta lapangan dan data yang dapat diverifikasi.
“Saya tidak melihat adanya fakta-fakta politik, tidak melihat adanya fakta-fakta ekonomi yang sangat kuat yang bisa mengarah kepada pembenaran atas insting politik semacam itu. Yang disampaikan hanyalah pandangan dan insting, bukan based on fact. Dalam situasi seperti sekarang, kita membutuhkan satu persatuan nasional yang kuat, bukan spekulasi-spekulasi yang bisa memecah belah masyarakat dan para pendukung relawan masing-masing. Itu tidak baik bagi bangsa,” tegasnya.
Untuk menggambarkan posisi politik Prabowo saat ini, Yuddy menggunakan analogi baterai. Ia menilai masa jabatan Presiden masih memiliki waktu yang panjang sehingga legitimasi politik dan konstitusionalnya masih kuat.
“Presiden Prabowo ini charger-nya masih untuk 3 tahun ke depan, bahkan 2 tahun pun belum dipakai, belum habis. Jadi sedang kuat-kuatnya. Dalam ilmu politik, aktor yang memiliki legitimasi yang kuat, yang didasarkan atas kekuatan konstitusional, yang dilahirkan melalui sebuah proses yang demokratis, itulah yang paling kuat. Aktor utama negara saat ini, aktor politik yang paling signifikan, adalah Presiden Prabowo. Ini adalah fakta politik yang tidak dapat dibantah,” ungkapnya.
Selain menyoroti legitimasi konstitusional, Yuddy memuji sejumlah keputusan strategis Presiden Prabowo yang menurutnya mencerminkan ketegasan kepemimpinan dan keberanian dalam penegakan hukum.
Ia secara khusus menyinggung pernyataan Prabowo di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 Agustus 2026 mengenai tambang ilegal serta sikap pemerintah terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan.
“Pernyataan Presiden Prabowo tanggal 15 Agustus di hadapan DPR, yang mengingatkan para jenderal jangan main-main dengan tambang dan siap meminta Kapolri serta Panglima TNI mengusut tuntas jenderal-jenderal di belakang tambang ilegal, itu adalah pernyataan yang belum pernah kita dengar dari presiden-presiden sebelumnya. Begitu pula dengan penanganan kebakaran hutan di Kalimantan, Presiden dengan tegas mengatakan perusahaan-perusahaan besar yang terbukti terlibat pembakaran hutan akan dicabut izinnya. Ini adalah kepemimpinan yang tegas, berpihak, dan punya dasar konstitusi. Kekuatan seperti ini tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali Presiden Prabowo,” ujar Yuddy.
Yuddy juga membantah narasi mengenai adanya figur lain yang disebut-sebut memiliki pengaruh atau kendali atas kebijakan Prabowo. Menurut dia, struktur kekuasaan pemerintahan saat ini menunjukkan bahwa pusat kekuasaan berada pada Presiden.
“Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak lain yang mengendalikan Presiden Prabowo. Saya tidak percaya. Ini adalah hukum besi kekuasaan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah orangnya presiden sebelumnya di kabinet sekarang? Tidak ada. Semua menyatakan diri sebagai menteri yang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Ini menandakan medan magnet kekuasaan telah sepenuhnya berpindah. Presiden Prabowo memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari siapa pun, dan itu adalah realitas politik yang harus diakui semua pihak,” tegasnya.
Atas dasar itu, Yuddy meminta Prabowo dan jajaran pemerintahannya tidak ragu menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Ia menilai penegasan tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya dualisme narasi politik di ruang publik.
“Presiden Prabowo dan tim pemerintahannya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik. Rakyat harus melihat dengan jelas bahwa kekuasaan konstitusional mutlak berada di tangan Presiden Prabowo, dan seluruh aparat negara harus bergerak dalam koridor komando kepemimpinan beliau,” ungkapnya.
Yuddy kemudian mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa tidak menghabiskan energi pada spekulasi politik yang menurutnya tidak berbasis fakta. Ia meminta perhatian diarahkan pada persoalan nasional yang sedang ditangani pemerintah.
“Bangsa ini sedang disibukkan oleh banyak hal penting. Presiden hari ini sedang memimpin rapat gabungan penanganan pasca gempa di NTT, sebelumnya berkunjung ke Kalimantan menangani berbagai persoalan lapangan. Ini yang harus menjadi fokus kita bersama. Yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan nasional untuk mendukung Presiden Prabowo menyelesaikan agenda-agenda besar bangsa, bukan spekulasi-spekulasi yang membuang energi. Mari kita hormati mandat konstitusional yang telah diberikan rakyat kepada Presiden Prabowo hingga 2029,” tutupnya.
